SARMI.tabloidpapuabaru.com,- Menjelang H – 1 pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Provinsi Papua. Kecurangan dan kerja-kerja kotor mulai dimainkan oleh paslon tertentu. Seperti halnya yang terjadi di Distrik Bonggo.
Masyarakat di Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, dini hari tadi, pada Selasa 26 November 2024 menahan beberapa kendaraan roda empat dan enam jenis Bus dari arah Kota Jayapura yang hendak menuju Kabupaten Sarmi.
Kendaraan tersebut diduga digunakan untuk mobilisasi massa dari Jayapura ke Sarmi.
Diantara kendaraan tersebut terdapat satu kendaraan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua yang berplat merah PA 7719 DZ, yang diduga bus tersebut juga digunakan salah satu pasangan calon bupati untuk mengangkut dan memobilisasi massa dari arah Jayapura.
Menanggapi hal itu, Ketua DPC Partai PDI- Perjuangan Kabupaten Sarmi, Adrian Roi Senis mengatakan, dinamika ini memang sudah pihaknya duga bahwa memang benar nanti ada mobilisasi besar besaran menjelang pencoblosan Pilkada serentak di Kabupaten Sarmi
“Ini dinamika politik dan cara cara kotor yang mulai dimainkan oleh orang orang yang tidak bertanggungjawab, yang tentunya dibelakang itu ada salah satu paslon yang menjadi peran utama,”ungkap Andrian Roi Senis saat dikonfirmasi media Online ini melalui sambungan teleponnya, selasa sore, 26 November 2024.
Lebih jauh Senis mengatakan, pihaknya sudah menduga bakal terjadi hal seperti itu dalam Minggu tenang atau H-1 jelang pencoblosan Pilkada serentak pada 27 November 2024, khususnya di Kabupaten Sarmi.
Bahkan disebutkan Adrian bahwa permainan kotor dan kecurangan kecurangan itu mulai terlihat satu demi satu terkait Pemilihan di Kabupaten Sarmi yang diduga dilakukan oleh salah satu paslon tertentu.
Guna mengantisipasi kejadian itu, jelas Adrian, pihaknya pun telah memasang para relawan di Bonggo maupun di tempat tempat lain untuk berjaga -jaga dengan tujuan, masyarakat menginginkan agar di Sarmi tidak boleh ada intervensi dari paslon lain. Biarlah ini berjalan sesuai dengan demokrasi yang sehat.
“Itulah sebabnya teman -teman relawan jaga di tiap tempat termasuk di Bonggo. Tidak boleh Pemilihan di Kabupaten Sarmi ada intervensi dan dilakukan dengan cara cara kotor, seperti mobilisasi massa dari daerah lain ke Sarmi,” tegas Andrian.
Apalagi lanjut Adrian, tiga Pasangan Calon (Paslon) yang maju di Kabupaten Sarmi telah mengakhiri semua rangkaian kampanye dan saat ini sudah masuk pada minggu tenang. Namun kenapa terjadi mobilisasi besar besaran yang dilakukan oleh salah satu Paslon tertentu.
“Setelah teman -teman memberhentikan bus itu, yang isinya terdapat banyak orang di dalam bus dan setelah ditanyakan oleh warga masyarakat Bonggo, ternyata orang -orang ini dari Jayapura yang katanya diutus oleh salah satu paslon tertentu untuk menjadi saksi di SP 2 Bonggo,”ungkap Adrian Roi Senis, putra asli Sarmi itu.
Padahal ungkap Adrian, TPS di SP 2 Bonggo itu hanya ada 2 TPS saja. Tapi kenapa orang orang yang dikirim untuk jadi saksi sebanyak ini.
“Ini ada apa? Masa kampanye sudah selesai dan sekarang masuk minggu tenang yang aturannya dilarang melakukan gerakan tambahan, sehingga diharapkan tidak terjadi hal hal yang sifatnya menggiring manusia dari Jayapura ke Sarmi atau dalam hal apa saja terkait dengan Pemilu.
Tapi yang terjadi sekarang di depan mata, malah banyak orang dari luar yang KTP Jayapura pada digiring ke Sarmi. Kami berharap hal ini bisa dapat dipatuhi oleh setiap warga negara yang melaksanakan hak demokrasinya di Kabupaten Sarmi, karena sudah masuk masa tenang,”tandasnya.
“Panwas setempat pun langsung periksa orang -orang yang ada dalam bus saat itu juga. Karena Panwas merasa bahwa ini sudah masuk minggu tenang, jadi harus diperiksa. Apalagi yang digunakan mobilisasi massa ini adalah kendaraan berplat merah dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua,”sambungnya.
Menurutnya, jika kendaraan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua mengangkut puluhan orang ke Sarmi dengan tujuan mengikuti pelatihan atau kegaiatan yang ada kaitannya dengan pemerintahan, itu tidak apa apa dan wajar wajar saja.
“Tapi kalau kendaraan dinas tersebut digunakan mengangkut puluhan orang ke Sarmi untuk jadi saksi salah satu paslon, itu sudah tidak wajar namanya dan sudah menyalahi aturan Perundang undangan yang berlaku. Kita partai politik atau simpatisan boleh memberi dukungan terhadap salah satu paslon, tapi kita tidak boleh semena mena menggunakan fasilitas negara. Karena bus berplat merah itu adalah kendaraan dinas,”tekannya.
Oleh karena itu, Adrian Roi Senis tegakkan kepada paslon tertentu itu untuk tidak bermain curang apalagi menggunakan cara cara kotor seperti yang terjadi sekarang, karena dinilai sangat tidak baik sebagai seorang yang akan menjadi pemimpin di Kabupaten Sarmi.
“Mari, siapa yang mau menang menjadi Bupati di Sarmi sah sah saja, tapi pakai cara yang baik dan bermartabat, pakai cara yang benar sebagai seorang calon pemimpin yang tidak meninggalkan kalimat menang karena “Hasil Curang.” Kalau nanti menang ya sudah
menang. Tapi menang dengan cara yang terhormat, menang denga cara yang baik, bukan dengan cara cara seperti ini dengan menghalalkan segala cara, biar bisa menang,”cetusnya.
Ketika disinggung dugaan ada keterlibatan orang dalam yang ikut mendukung salah satu paslon tertentu, Andrian menjawab dengan santai bahwa pihaknya hanya berasumsi bahwa dengan menggunakan bus Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua itu, berarti ada yang perintahkan menggunakan bus tersebut.
“Ya, kita hanya menduga ada orang dalam yang membantu memfasilitasi gunakan bus untuk memobilisasi massa ke Sarmi,”ujar Adrian.
Tak hanya itu, Adrian juga mengungkapkan, jika pihaknya pun mendapat informasi dari beberapa tim di lapangan terkait dengan pembagian c6 atau surat undangan.
“Yang kami heran pembagian c6 itu dibagi pada saat hari mulai gelap atau malam hari di beberapa titik dan juga terkonfirmasi surat undangan c6 itu dari panitia penyelengara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi, itu mereka menurunkan c6 ke setiap PPD dan PPD menyalurkan kepada PPS,”bebernya.
Hanya saja kata Adrian, surat undangan itu tidak sesuai dengan jumlah DPT. Bahkan dari KPU sendiri tidak memberikan DPT di TPS tersebut. Sehingga didalam dokumen atau administrasi pembagian surat undangan c6 itu tidak disertai dengan DPT.
“Bagaimana ini, pihak penyelenggara saja juga sudah mulai bermain kotor dan tidak jujur. Kami berharap KPU Kabupaten Sarmi, dalam hal mendistribusikan c6 ke setiap TPS harus di turunkan melalui PPD dan PPD yang akan meneruskan ke bawah atau ke TPS – TPS tersebut. Ini sudah mulai kelihatan ada hal yang ganjal dan hal yang tidak benar,”pungkasnya.
Adrian menambahkan, terbukti di beberapa TPS, kami juga sudah mendapat informasi bahwa jumlah surat undangan yang di turunkan itu tidak sesuai dengan jumlah DPT dan tidak disertai dengan jumlah DPT disitu pada saat surat c6 diturunkan untuk dibagi.
“Ini sangat keliru, sebab nanti sisa suara mau di kemanakan? Permainan apa lagi yang dirancang oleh KPU Kabupaten Sarmi. Hal ini sudah tidak benar yang dilakukan oleh KPU Sarmi,” tekannya.
Namun ketika disinggung apakah ada oknum anggota KPU Sarmi yang terlibatan kuat diduga mendukung salah satu paslon tertentu, Adrian pun menjawab dengan santai, itu hanya Tuhan dan mereka yang tau.
Sementara informasi lapangan dari tim relawan paslon nomor 01 DJ, Dominggus Catue dan Jumriati calon bupati dan wakil bupati Sarmi bahwa masyarakat dan Tim Relawan sudah terjun ke beberapa titik baik di distrik dan kampung. Membentuk benteng -benteng mengantisipasi warga siluman.
Dari sejumlah kendaraan yang ditahan dan setelah diinterogasi oleh warga, akhirnya sejumlah penumpang atau masa mobilisasi itu mengaku bahwa mereka dari paslon nomor urut 2 (Redaksi).**
