JAYAPURA-tabloidpapuabaru.com,- Ratusan warga yang tergabung dalam Tim Gerakan Solidaritas Peduli Masyarakat dan Pembangunan Kabupaten Nduga menyampaikan enam tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Nduga dan DPRK Nduga dalam aksi damai yang digelar di Bundaran Salib, Kota Kenyam, Kabupaten Nduga, Jumat (24/7/2026). Massa meminta pemerintah daerah segera mengaktifkan roda pemerintahan yang dinilai belum berjalan optimal.
Koordinator Umum Aksi, Remes Ubruangge, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk aspirasi masyarakat dari 32 distrik dan 248 kampung yang menginginkan pemerintahan segera berjalan normal agar pelayanan publik dan pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
“Kami meminta Ketua DPRK segera mendesak Bupati Nduga kembali ke daerah dan menjalankan tugas pemerintahan bersama seluruh organisasi perangkat daerah agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya,” kata Ubruangge saat dihubungi wartawan media ini melalui via pesan watshapp pada Jumat (24/7/2026).
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan saat aksi, massa menyampaikan enam tuntutan. Pertama, mendesak Ketua DPRK Nduga meminta Bupati segera kembali ke Kabupaten Nduga untuk menjalankan pemerintahan. Kedua, mereka menilai DPRK belum menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Ketiga, massa menyatakan ketidakhadiran pimpinan daerah dalam waktu yang lama dinilai berdampak terhadap pelayanan masyarakat, pembangunan, dan aktivitas ekonomi warga.
Keempat, mereka mendesak percepatan pelantikan pejabat definitif, meliputi Sekretaris Daerah, 27 kepala dinas, anggota DPRK jalur pengangkatan (Otonomi Khusus), 32 kepala distrik, serta proses pemilihan 248 kepala kampung agar struktur pemerintahan dapat berjalan normal.
Kelima, massa menilai struktur pemerintahan Kabupaten Nduga masih mengalami kekosongan jabatan sehingga menghambat pelayanan publik dan pelaksanaan program pemerintah.
Keenam, mereka meminta tim ahli bupati dan seluruh anggota DPRK memperkuat koordinasi dengan kepala daerah untuk mempercepat penyusunan struktur pemerintahan sehingga visi dan misi pemerintah daerah periode 2025–2030 dapat dijalankan.
Menurut Ubruangge, lambannya pengisian jabatan struktural menyebabkan berbagai pelayanan pemerintahan belum berjalan maksimal.
“Yang kami inginkan adalah pemerintahan segera aktif sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang baik dan pembangunan dapat berjalan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.
Massa juga menyampaikan peringatan bahwa apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti dan pimpinan daerah tetap tidak berada di Kabupaten Nduga, mereka akan mempertimbangkan langkah-langkah lanjutan sebagai bentuk penyampaian aspirasi.
Koordinator Lapangan Aksi, Ropen Tabuni, mengatakan demonstrasi berlangsung damai sejak pagi hingga siang hari dan aspirasi masyarakat diterima oleh Wakil Ketua II DPRK Nduga karena Ketua DPRK tidak berada di tempat.
Ia berharap pemerintah daerah segera menuntaskan pengisian jabatan struktural agar pelayanan kepada masyarakat tidak terus mengalami hambatan.
Hingga berita ini ditulis, Tabloidpapuabaru.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Bupati Nduga, Ketua DPRK Nduga, maupun pihak Pemerintah Kabupaten Nduga terkait enam tuntutan yang disampaikan massa aksi tersebut. (Sil)
