JAYAPURA, tabloidpapuabaru.com – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Papua Pegunungan, Tarius Mul, S.Sos, menegaskan bahwa pernyataan yang disampaikan salah seorang anggota DPR Papua Pegunungan dari Fraksi Demokrat, Fransina Daby, yang beredar di media sosial merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili sikap resmi Fraksi Demokrat.
Penegasan tersebut disampaikan Tarius Mul kepada TabloidPapuaBaru.com saat ditemui di Jayapura, Selasa (28/7/2026).
Menurutnya, hingga saat ini Fraksi Demokrat belum pernah menggelar rapat internal ataupun mengambil keputusan resmi terkait isu yang berkembang.
“Apa yang disampaikan oleh Ibu Fransina Daby merupakan pendapat pribadi. Fraksi Demokrat belum pernah mengadakan rapat maupun mengambil keputusan untuk menyampaikan sikap resmi kepada pemerintah,” ujar Tarius.
Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat masih menjadi partai pengusung pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan dan memiliki posisi strategis sebagai partai yang mendukung pemerintahan yang sedang berjalan.
“Demokrat merupakan bagian dari pemerintahan. Kami memiliki Wakil Gubernur yang sah dan tetap berada di sisi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan,” katanya.
Tarius menjelaskan bahwa setiap anggota DPR memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat secara pribadi. Namun, menurutnya, penyampaian pendapat tersebut tidak boleh mengatasnamakan Fraksi Demokrat apabila belum melalui mekanisme dan keputusan organisasi.
“Setiap anggota dewan memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sesuai ketentuan yang berlaku. Namun hal itu tidak dapat diklaim sebagai sikap Fraksi Demokrat apabila belum dibahas dan diputuskan secara bersama,” tegasnya.
Terkait berbagai kritik terhadap jalannya pemerintahan di Papua Pegunungan, Tarius mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Apabila ada dugaan penyimpangan, termasuk penggunaan anggaran pembangunan Papua Pegunungan, silakan disampaikan kepada lembaga yang berwenang dengan disertai bukti yang valid. Jika memang ditemukan pelanggaran, tentu dapat diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku, termasuk melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujarnya.
Sebagai partai pengusung, Fraksi Demokrat, lanjut Tarius, tetap berkomitmen mengawal visi dan misi pemerintahan yang dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan selama masa kepemimpinan lima tahun ke depan.
“Kami tidak ke mana-mana. Fraksi Demokrat akan terus menjaga komitmen politik saat mengusung pasangan kepemimpinan Papua Pegunungan dan memberikan dukungan terhadap jalannya pemerintahan demi kepentingan masyarakat,” katanya.
Di akhir keterangannya, Tarius mengimbau masyarakat Papua Pegunungan agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu yang berpotensi mengganggu stabilitas dan proses pembangunan di provinsi tersebut.
Ia mengingatkan bahwa sebagai daerah otonom baru, Papua Pegunungan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat dan dirasakan oleh enam provinsi di Tanah Papua.
“Kita adalah daerah baru yang sedang membangun fondasi pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPR, MRP, serta seluruh elemen masyarakat agar pembangunan dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan rakyat Papua Pegunungan,” pungkasnya.(Sil)**






