JAYAPURA-TABLOID PAPUA BARU. COM, – Masyarakat Kampung Iwon, Distrik Gresi Selatan, Kabupaten Jayapura, menyatakan kesiapan mendukung Program Cetak Sawah Rakyat yang didorong pemerintah pusat. Masyarakat bahkan mengusulkan lahan seluas 2.000 hektare sebagai lokasi alternatif untuk mendukung program ketahanan pangan di Provinsi Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan Tokoh Masyarakat sekaligus pemilik hak ulayat Kampung Iwon, Paulus Trapen, dalam rilis pers yang diterima media ini, Senin (24/8/2026).
Paulus mengatakan, dukungan terhadap program tersebut merupakan bentuk komitmen masyarakat Iwon untuk berpartisipasi dalam pembangunan sektor pertanian sekaligus meningkatkan ketersediaan pangan, khususnya beras.
“Saya mewakili seluruh warga dan rakyat Iwon menyatakan niat untuk menyambut Program Cetak Sawah Rakyat yang digencarkan oleh Bapak Presiden RI Prabowo Subianto,” ujar Paulus.
Menurut dia, pengembangan persawahan di Kampung Iwon tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat.
Ia menilai banyak masyarakat di wilayah terpencil memiliki lahan yang luas, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, kehadiran program cetak sawah dinilai dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat adat.
Paulus mengungkapkan, dirinya telah mengambil sejumlah langkah awal dengan membangun komunikasi bersama pihak TNI AD, termasuk Dandim 1701/Jayapura dan Danrem 172/PWY di Jayapura.
Selain itu, pada Juli 2026, ia mengaku telah menyampaikan surat permohonan program cetak sawah kepada Gubernur Papua. Surat tersebut kemudian diarahkan melalui Sekretaris Daerah Papua kepada Dinas Pertanian Provinsi Papua untuk ditindaklanjuti.
Usulkan 2.000 Hektare sebagai Lokasi Alternatif
Dalam pertemuan dengan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi Papua, Senin (24/8/2026), Paulus memperoleh informasi mengenai kebutuhan lokasi baru untuk program cetak sawah.
Menurut Paulus, dalam pertemuan sekitar satu jam tersebut disampaikan bahwa masyarakat Yeti di Kabupaten Keerom menolak rencana program cetak sawah seluas 1.200 hektare yang sebelumnya telah melalui tahapan Survei, Investigasi, dan Desain (SID).
Akibat penolakan tersebut, pemerintah daerah saat ini disebut tengah mencari lokasi alternatif untuk memenuhi kebutuhan lahan program tersebut.
Paulus kemudian mengusulkan agar lahan seluas 1.200 hektare yang tidak dapat direalisasikan di Yeti dialihkan ke Kampung Iwon. Ia menyatakan telah menyiapkan lahan seluas 2.000 hektare yang dinilai potensial untuk pengembangan persawahan.
“Saya meminta kepada Ibu Kabid agar 1.200 hektare yang ditolak warga Yeti dapat dipindahkan ke lahan saya yang telah saya siapkan seluas 2.000 hektare di Kampung Iwon,” katanya.
Namun, usulan tersebut masih harus melalui proses verifikasi dan kajian teknis. Dinas Pertanian Provinsi Papua, kata Paulus, sedang mengecek data terkait fungsi lahan serta peta lokasi melalui instansi terkait, termasuk Bapperinda.
Paulus juga menyatakan komitmennya untuk memberikan ruang kepada pemerintah dalam melakukan seluruh tahapan yang diperlukan, termasuk SID sebelum program tersebut direalisasikan.
Papua Masih Kekurangan Lahan
Dalam pertemuan itu, Paulus juga mendapat informasi bahwa Dinas Pertanian Provinsi Papua masih membutuhkan tambahan lahan untuk memenuhi target program cetak sawah.
Ia menyebutkan, Papua masih mengalami kekurangan sekitar 5.000 hektare lahan untuk memenuhi kebutuhan cetak sawah. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diantisipasi agar target yang telah ditetapkan pemerintah dapat terpenuhi.
Menurut informasi yang diterimanya, terdapat kekhawatiran kuota yang belum terpenuhi akan dialihkan ke provinsi lain di Tanah Papua apabila kebutuhan lahan tidak dapat dipenuhi.
Paulus menyebut, sejumlah usulan lokasi cetak sawah telah masuk ke Dinas Pertanian Provinsi Papua, antara lain dari Yapen, Waropen, Mamberamo, Supiori, Biak, Jayapura, dan Sarmi.
Seluruh usulan tersebut, lanjutnya, tetap harus melalui proses verifikasi, penilaian serta kajian kesesuaian lahan sebelum ditetapkan sebagai lokasi program.
Dorong Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat Adat
Paulus menilai pengembangan sektor pertanian di wilayah Grime Nawa memiliki prospek strategis. Menurut dia, kawasan tersebut memiliki posisi penting karena menghubungkan wilayah pesisir utara Jayapura dengan kawasan di bagian selatan serta akses menuju sejumlah kabupaten di Papua dan Papua Pegunungan.
Karena itu, ia mendorong adanya kemitraan strategis antara masyarakat adat dan pemerintah, baik di tingkat Kabupaten Jayapura, Pemerintah Provinsi Papua maupun pemerintah pusat.
Menurutnya, keterlibatan pemilik hak ulayat sangat penting agar program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia juga optimistis penerapan teknologi pertanian modern serta pendampingan terpadu dapat meningkatkan produktivitas sawah.
Paulus menyebut produktivitas normal dapat mencapai sekitar lima ton gabah per hektare dalam sekali panen. Dengan dukungan teknologi dan pendampingan pertanian yang tepat, produktivitas tersebut diharapkan dapat meningkat.
Atas dasar itu, ia kembali menegaskan kesiapannya membuka ruang seluas-luasnya bagi pemerintah untuk melakukan tahapan teknis, termasuk SID, hingga kemungkinan pelaksanaan Program Cetak Sawah Rakyat di Kampung Iwon.
“Saya berkomitmen untuk terus membuka pintu hati dan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada pemerintah agar dapat menghadirkan Program Cetak Sawah Rakyat di Kampung Iwon,” tegasnya.
Paulus juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas dorongan terhadap program ketahanan pangan nasional serta kepada Gubernur Papua yang dinilainya memiliki komitmen menghadirkan program pencetakan sawah di Papua.
Ia berharap dukungan pemerintah tersebut dapat diwujudkan melalui proses yang transparan, kajian teknis yang matang, serta kemitraan yang memberikan manfaat bagi masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.***
