JAYAPURA- tabloidpapuabaru.com Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kota Jayapura Maxzi Lazarus Atanai,SH, menegaskan bahwa seluruh program pembangunan, mulai dari tingkat kota hingga kampung, wajib selaras dengan Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan pemerintah pusat, sekaligus sejalan dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura.
Penegasan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pembangunan yang terintegrasi dari pusat hingga akar rumput.
Pemerintah kampung, sebagai struktur pemerintahan paling bawah, memiliki kewajiban untuk menerjemahkan kebijakan nasional dan daerah ke dalam perencanaan pembangunan yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat.”Ungkap Atanai kepada media ini di Jayapura pekan kemari.
Menurut Kadis DPMK, setiap perencanaan pembangunan kampung harus mengacu pada tiga pilar utama, yakni Program Strategis Nasional, program prioritas pemerintah daerah—yang saat ini mencakup delapan hingga sembilan program unggulan Wali Kota—serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kampung sesuai masa jabatan kepala kampung. Selain itu, kebutuhan mendesak masyarakat juga tetap diakomodasi melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Perencanaan kampung tidak boleh berjalan sendiri. Harus terarah, terukur, dan sinkron dengan kebijakan nasional dan daerah, karena seluruh pembiayaan yang bersumber dari negara akan dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme pengawasan, termasuk oleh DPR,” tegasnya.
Disebutkan bahwa hingga saat ini, DPMK memastikan bahwa seluruh kampung di Kota Jayapura telah menerima penyaluran dana tahap pertama, baik Dana Desa maupun transfer daerah seperti bagi hasil pajak dan retribusi. Penyaluran ini diharapkan menjadi motor penggerak utama pelaksanaan program-program prioritas di tingkat kampung.
Namun demikian, DPMK mengingatkan bahwa kunci keberhasilan tidak hanya terletak pada penyaluran anggaran, melainkan pada konsistensi aparatur kampung dalam menjalankan perencanaan secara disiplin dan bertanggung jawab.
“Yang paling penting adalah konsistensi dalam pelaksanaan. Jangan hanya menyusun program, tetapi harus dikawal hingga menghasilkan dampak nyata sesuai target yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Sebagai contoh, dalam mendukung program nasional Koperasi Desa Merah Putih, kampung-kampung didorong untuk mengalokasikan anggaran secara tepat guna, termasuk untuk pelatihan peningkatan kapasitas pengurus koperasi. DPMK menekankan pentingnya menghadirkan narasumber yang kompeten serta memastikan kualitas pelatihan agar hasilnya berkelanjutan.
“Setelah pelatihan, pengurus koperasi harus sudah mampu menjalankan tugas secara mandiri. Jangan sampai kegiatan hanya bersifat seremonial tanpa dampak nyata,” tambahnya.
Pengawasan internal oleh kepala kampung juga menjadi sorotan utama. Setiap program wajib dikendalikan secara ketat agar tidak sekadar menjadi kegiatan administratif, melainkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam sektor ekonomi, DPMK juga menyoroti pentingnya keberhasilan program ketahanan pangan. Program pertanian yang dibiayai dana desa, seperti budidaya semangka dan komoditas lainnya, harus dirancang dengan matang agar menghasilkan panen dan memiliki nilai ekonomi.
“Jangan sampai program hanya berhenti di penanaman tanpa hasil. Harus ada pendampingan dari penyuluh pertanian, pengendalian hama, hingga akses pemasaran agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat ekonominya,” tegasnya.
DPMK menekankan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan program. Pendampingan teknis, pengawasan berkelanjutan, serta evaluasi berbasis hasil diharapkan mampu mendorong pembangunan kampung yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Kota Jayapura optimistis bahwa seluruh program strategis, baik nasional maupun daerah, dapat diimplementasikan secara optimal hingga ke tingkat kampung dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.tuturnya. (JK)
