JAYAPURA.tabloidpapuabaru.com,- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) Provinsi Papua menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang memberikan ultimatum kepada PT PLN (Persero) agar memastikan keandalan pasokan listrik nasional dan mencegah terjadinya pemadaman yang merugikan masyarakat.
Ketua DPD Bara JP, Moses Mandibodibo, mengatakan seluruh jajaran organisasi, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat pengawasan terhadap sektor kelistrikan nasional.
“Pengurus Bara JP dari pusat hingga daerah memberikan dukungan penuh kepada Menteri ESDM yang telah menginstruksikan jajaran PT PLN (Persero) untuk segera mengambil langkah-langkah terukur guna memastikan sistem kelistrikan nasional tetap andal dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Moses Mandibondibo kepada media ini di Jayapura, Sabtu (20/6/2026).
Menurutnya, sikap tegas pemerintah diperlukan mengingat listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, hingga kehidupan rumah tangga.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa persoalan yang muncul dalam sistem kelistrikan nasional saat ini bukan disebabkan oleh kelangkaan batu bara sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik. Pemerintah, kata dia, telah menyediakan alokasi batu bara yang bahkan melebihi kebutuhan tahunan PLN.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahun. Melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), pemerintah telah mengalokasikan sekitar 180 hingga 190 juta metrik ton kepada perusahaan-perusahaan pemegang izin usaha pertambangan batu bara. Di sisi lain, PLN telah mengamankan kontrak pasokan sekitar 134 juta metrik ton.
“Dari sisi pemerintah, tidak ada persoalan kelangkaan batu bara. Tugas pemerintah adalah memastikan alokasi tersedia, pemasok ditetapkan, dan kontrak dapat berjalan. Adapun distribusi hingga ke pembangkit merupakan bagian dari manajemen logistik dan operasional PLN,” tegas Menteri ESDM usai memimpin serangkaian rapat evaluasi bersama manajemen PLN.
Meski demikian, pemerintah tetap mencermati berbagai keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah. Dalam hasil evaluasi, PLN menyampaikan adanya sejumlah tantangan teknis, mulai dari kebutuhan batu bara dengan spesifikasi kalori menengah hingga aspek pemeliharaan pembangkit listrik.
Pemerintah meminta seluruh persoalan teknis tersebut segera ditangani secara profesional agar tidak mengganggu kualitas pelayanan kepada pelanggan. Sebagai regulator dan pengawas sektor energi, pemerintah menegaskan bahwa tanggung jawab operasional kelistrikan berada di tangan PLN.
“Rakyat tidak ingin mendengar alasan. Yang mereka butuhkan adalah listrik yang andal dan pelayanan yang berkualitas. Pemerintah telah memberikan ultimatum dan melakukan pengawasan secara ketat. Kini saatnya PLN memastikan seluruh langkah mitigasi berjalan maksimal demi menjaga kepercayaan masyarakat,” tegas Menteri ESDM.
Dukungan Bara JP terhadap langkah pemerintah tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas pasokan listrik nasional, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.*
