JAYAPURA.tabloidpapuabaru.com,- Menyikapi seleksi calon anggota Kelompok Kerja (Pokja) pada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang dilaksanakan oleh Badan Pengarah Papua (BPP) dimana masih terdapat peserta seleksi dari luar Papua yang jumlahnya cukup banyak, maka jadi perhatian serius dari aktivis Pemuda Papua Leo Himan, S.Si.
Leo Himan kepada media ini di Jayapura minggu (25/1/2026) mengatakan bahwa Badan Pengarah Papua harus pahami status provinsi di tanah Papua bahwa masih berlaku Otonomi Khusus, maka harus menjunjung tinggi terhadap keberpihakan OAP dalam seleksi Pokja ini.
“Semua anak bangsa punya hak yang sama tetapi Lembaga yang kaitannya dengan Otsus OAP harus mendapat jatah prioritas. Kami tidak melarang tapi Papua masih berlaku Otsus jadi OAP harus diberikan ruang yang luas untuk berkontribusi bagi daerahnya.” Tegasnya serius.
Dijelaskan oleh Leo Himan yang juga Wakil Ketua bidang SDM KNPI Papua Pegunungan ini mengatakan bahwa banyak sarjana OAP yang berkompeten dan layak untuk diakomodir di Lembaga ini, sehingga berharap kepada Ketua BP3OKP dalam hal ini Wakil Presiden harus memberikan atensi agar OAP mendapat porsi yang lebih besar dari kuota yang tersedia di setiap provinsi di tanah Papua.
“OAP harus diterima dalam jumlah yang besar, dalam rangka mengurangi angka pengangguran di setiap provinsi di tanah Papua. Jangan jadikan OAP objek terus. Jangan manfaatkan kesempatan atas nama Papua terus. SDM sudah siap, jadi berikan peluang kepada putra daerah untuk memberikan kontribusi langsung dalam tugas-tugas badan ini di masing-masing provinsi.” Katanya serius.
Ditegaskan oleh Leo bahwa peserta yang datang dari luar provinsi Papua, belum tau medan dan kondisi kehidupan masyarakat di daerah, maka akan membutuhkan adaptasi yang lama dalam melaksanakan tugas di daerah, dan hal itu akan berdampak pada kinerja Lembaga ini.
“Anak asli daerah tidak perlu penyesuaian. Mereka yang tau persoalan medan, sosial, budaya dan itu menjadi dasar dalam menjalankan tugas pokja di BP3OKP di setiap provinsi. Untuk itu para anggota BP3OKP saya minta kawal tahapan ini berdasarkan kewenangan yang diberikan pada pasal 18 ayat (5) Perpres 121 tahun 2022.” Harapnya.
Ditambahkan oleh Leo bahwa untuk di provinsi Papua Pegunungan dan Papua tengah persoalan cukup kompleks, sehingga keberpihakan terhadap SDM lokal menjadi harapan pemuda dalam seleksi Pokja di Badan ini.
“Yang tau persoalan di gunung hanya anak daerah jadi saya minta kepada Ketua BP3OKP, Anggota BP3OKP provinsi Papeng dan Sekretaris Eksekutif BPP harap memberikan prioritas terhadap putra daerah. Karena yang ikut seleksi khusus di Papua Pegunungan semua kabupaten ada perwakilan, sehingga keterwakilan kabupaten dan suku di Papua Pegunungan harus jadi pertimbangan tersendiri oleh Badan Pengarah Papua.” tegasnya serius. (*)
