JAYAPURA.tabloidpapuabaru.com,- Tokoh Intelektual Papua Ino Marini mengapresiasi serta mendukung penuh kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Papua dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Papua.
Saat di jumpai di Abepura Selasa, (4/10/2025), Anak mudah Papua ini menuturkan bahwa Pasca pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Mathius D. Fakhiri dan Aryoko A. F. Rumaropen, oleh presiden RI Prabowo beberapa waktu lalu, mulai tampak kepemimpinan kedua sosok tersebut dan telah menunjukkan arah baru dalam membangun tata kelola pemerintahan yang tegas, transparan, dan berpihak pada masyarakat.
Ia menuturkan salut dengan gubernur dan wakil gubernur Papua karena, dalam waktu yang relatif singkat, berbagai terobosan dan langkah nyata telah dilakukan, salah satunya melalui inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Ino menyebutkan bahwa salah satu sidak yang paling menyita perhatian publik terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura.
Dimana dalam kunjungan itu, Gubernur mendapati berbagai kekurangan dalam tata kelola layanan di rumah sakit milik pemerintah tersebut. Temuan itu membuat Gubernur mengambil sikap tegas dengan memberikan sanksi pencopotan jabatan kepada Direktur RSUD Dok II, sebagai bentuk tanggung jawab atas lemahnya manajemen pelayanan publik.
Ia bahkan mengutip pernyataan tegas gubernur Papua bahwa :
“Saya sudah ingatkan, tidak boleh menolak orang Papua yang mau cek kesehatan di Dok II. Urusan BPJS dan administrasi lainnya itu urusan belakangan.”_” tegas gubernur.
Pernyataan ini mendapat respons positif dari masyarakat, karena mencerminkan jiwa kepemimpinan yang humanis dan berpihak pada rakyat kecil, khususnya masyarakat Papua yang membutuhkan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi.
Pada kesempatan tersebut Ino Marin memberika masukan dan Saran untuk Penguatan Kabinet MDF–AR dalam memperkuat arah kepemimpinan dan percepatan program kerja, penting bagi Gubernur dan Wakil Gubernur memastikan bahwa struktur kabinet kerja, khususnya pejabat eselon II, III dan IV harus diisi oleh orang-orang yang benar-benar memahami tugas dan fungsi (tusi), serta mampu menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam langkah nyata di lapangan.
Selain aspek kompetensi dan kepangkatan, pejabat yang menduduki jabatan strategis sebaiknya adalah sosok yang:
– Takut akan Tuhan,
– Memiliki integritas tinggi,
– Berpikir untuk kesejahteraan pegawai, dan
– Bersikap adil tanpa pilih kasih dalam kepemimpinan.
Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah penegakan disiplin di lingkungan OPD, terutama bagi kantor-kantor pelayanan publik yang seharusnya menjadi tempat melayani masyarakat, bukan tempat untuk pesta miras atau kegiatan yang mencoreng wibawa pemerintahan.
Dengan langkah tegas dan pembenahan dari hulu ke hilir, diharapkan kepemimpinan MDF–AR mampu menghadirkan perubahan nyata bagi Provinsi Papua—menuju birokrasi yang bersih, pelayanan publik yang manusiawi, dan pemerintahan yang benar-benar hadir untuk rakyat.” Tutupnya.***
