JAYAPURA.SP,- Presiden Joko Widodo mempertanyakan pembebasan lahan Jembatan Youtefa yang menghubungkan antara Pantai hamadi dan juga holtekam, lantaran hingga saat ini belum terealisasi penyelesaian hak-hak masyarakat adat oleh pemerintah
Ungkapan tersebut disampaikan Tenaga Ahli Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia Laus Deo Calvin Rumayom saat mengukuti Rapat Dengar Pendapat Forum Masyarakat Saireri bersama Pimpinan DPR Papua di Horison Hotel Jayapura pecan kemarin.
Menurutnya dampak dari pembebasan lahan pembangunan Jembatan Hamadi – Holtekam ini membuat seolah-olah presiden di serang oleh sejumlah pihak terkait pendirian jembatan yang memudahkan warga untuk mencapai wilayah perbatasan RI-PNG tersebut.
Laus Rumayom sampaikan bahwa pihaknya sempat duduk bersama masyarakat adat Tobati-Enggros khusus mereka pemilik ulayat disekitaran pantai Hamadi maupun pantai Cibery yang menuturkan total 11 Milyar ditentukan, 7 Milyar belum di bayar.
Kemudian dilakukan pengecekan di PUPR Papua pihaknya mendapat laporan bahwa tanggung jawab pemerintah Kota Jayapura.
Oleh karena itu, Laus sampaikan saat ini yang dibutuhkan adalah data terkait penyelesaian ulayat dimaksud, supaya pemerintah bisa buat kebijakan.
Tenaga Ahli Deputi V KSP ini berharap supaya ada kejelasan oleh Pemerintah Kota Jayapura terkait penyelesaian pembayaran pemilik hak ulayat, agar tidak terkesan terjadi pembiaran hingga nantinya pihak istana ikut dibawa-bawa dalam persoalan masyarakat adat lantaran hak mereka belum di lunasi, padahal dari pusat hingga provinsi sudah clear. “tutup Laus Rumayom” (Andre)
