JAYAPURA,-tabloidpapuabaru.com,- Dewan Pengurus Daerah Gerakan Muda KIARA Papua Pegunungan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Papua Pegunungan dan Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Pegunungan segera menyuarakan tuntutan keadilan fiskal kepada pemerintah pusat.
Organisasi tersebut menilai kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara seragam terhadap seluruh daerah di Indonesia tidak mempertimbangkan kondisi geografis Papua Pegunungan yang memiliki biaya pembangunan dan logistik jauh lebih tinggi.
Desakan itu disampaikan melalui pernyataan dan seruan bersama yang diterbitkan di Wamena pada Sabtu, 1 Agustus 2026. Surat tersebut ditujukan kepada pimpinan dan anggota DPRD Papua Pegunungan, pimpinan dan anggota MRP Papua Pegunungan, serta ditembuskan kepada pemerintah pusat, DPR RI, dan kementerian terkait.
Ketua Gerakan Muda KIARA Papua Pegunungan, Yunus Penggu, menyatakan Papua Pegunungan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sebagian besar daerah lain di Indonesia.
Menurutnya, hampir seluruh wilayah di provinsi tersebut hanya dapat dijangkau menggunakan transportasi udara, sehingga biaya logistik, distribusi bahan pokok, perjalanan dinas, hingga pembangunan infrastruktur menjadi jauh lebih mahal.
“Papua Pegunungan tidak bisa disamakan dengan daerah yang memiliki akses jalan darat maupun laut yang memadai. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara seragam justru berpotensi memperbesar ketimpangan pembangunan,” ujar Penggu dalam pernyataan tertulis yang diterima media ini pada Sabtu (31/7/2026).
Gerakan Muda KIARA menilai penerapan kebijakan efisiensi tanpa mempertimbangkan kondisi geografis Papua Pegunungan akan berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan, perekonomian daerah, pelayanan publik, hingga pelaksanaan tugas lembaga DPRD dan MRP Papua Pegunungan.
Dalam pernyataannya, organisasi tersebut mengibaratkan kebijakan tersebut sebagai “melepas kepala lalu menginjak ekor”, yang dinilai menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara semangat pembentukan Daerah Otonomi Baru atau DOB dengan kebijakan anggaran yang diterapkan.
Karena itu, Gerakan Muda KIARA meminta DPRD dan MRP Papua Pegunungan segera membahas persoalan tersebut secara khusus di lembaga masing-masing. Mereka juga mendesak kedua lembaga itu menyampaikan secara resmi kepada pemerintah pusat dan DPR RI mengenai kondisi riil Papua Pegunungan yang membutuhkan perlakuan berbeda dalam kebijakan anggaran.
Selain itu, organisasi tersebut meminta agar pemerintah pusat tidak memangkas anggaran yang berkaitan dengan kebutuhan dasar logistik dan konektivitas udara. Menurut mereka, transportasi udara merupakan urat nadi kehidupan masyarakat di wilayah pegunungan Papua dan menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.
Gerakan Muda KIARA juga meminta pemerintah pusat memberikan kebijakan fiskal yang lebih adil bagi seluruh daerah otonomi baru di Tanah Papua dengan mempertimbangkan kondisi geografis, tingkat kesulitan akses, serta tingginya biaya pembangunan.
Menurut mereka, pembentukan DOB semestinya menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan justru menghadapi hambatan akibat kebijakan nasional yang tidak mempertimbangkan kondisi lokal.
“Kehadiran DOB harus membawa kemajuan, bukan justru terhambat karena aturan yang tidak menyesuaikan kondisi geografis kami. DPRD dan MRP sebagai representasi masyarakat Papua Pegunungan diharapkan menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat kepada pemerintah pusat,” kata Penggu.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari DPRD Papua Pegunungan, MRP Papua Pegunungan, maupun pemerintah pusat terkait desakan tersebut. Jubi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.(*)






