JAYAPURA, tabloidpapuabaru.com – Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua (DPN PAP) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah dan komitmen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam upaya memberantas praktik korupsi di Indonesia secara tegas, transparan, dan tanpa diskriminasi.
Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo, S.H., M.H., mengatakan pemberantasan korupsi merupakan langkah penting untuk menyelamatkan bangsa karena praktik korupsi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pembangunan serta merugikan masyarakat.
“Kami Pemuda Adat Papua memberikan apresiasi dan mendukung penuh komitmen Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas kasus korupsi yang masih marak terjadi di negara kita. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menghambat pembangunan dan menyengsarakan rakyat,” ujar Jan Christian Arebo saat ditemui di Jayapura, Sabtu (11/7/2026).
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan prinsip keadilan hukum. Tidak boleh ada pihak yang kebal terhadap hukum, baik masyarakat biasa maupun pejabat negara serta kelompok yang memiliki kekuasaan.
“Pemuda Adat Papua mendukung dan mendoakan agar komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi benar-benar terwujud demi terciptanya Indonesia yang lebih baik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” tegasnya.
Jan Christian Arebo menilai sejumlah langkah pemerintah menunjukkan keseriusan Presiden dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Menurutnya, penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi salah satu prinsip utama yang terus didorong pemerintah.
Pemuda Adat Papua juga memberikan Apresiasi kepada Kapolri dan kejaksaan RI yang telah menterjemahkan instruksi presiden Prabowo dalam memberantas korupsi.
“kami juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada bapak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. dan kejaksaan atas langkah tegas yang diambil menindak bawahannya yang terbukti melakukan korupsi,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, setiap orang yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dan merugikan keuangan negara harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku, tanpa melihat latar belakang jabatan maupun kekuatan politik.
Selain penegakan hukum, lanjut Arebo, pemerintah juga terus melakukan upaya penyelamatan aset dan anggaran negara agar setiap rupiah yang berasal dari keuangan negara dapat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
“Penyelamatan keuangan negara merupakan bagian penting dalam pemberantasan korupsi. Anggaran negara harus benar-benar kembali kepada rakyat melalui program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan,” katanya.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkuat pengawasan melalui pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam melaporkan dugaan penyimpangan menjadi bagian penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Presiden telah mengingatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pejabat negara agar mengawasi bawahannya serta tidak bermain-main dengan uang rakyat. Pengawasan harus dilakukan secara serius agar praktik korupsi dapat dicegah sejak dini,” tuturnya.
DPN Pemuda Adat Papua berharap komitmen pemberantasan korupsi yang digaungkan pemerintah pusat dapat membawa perubahan besar bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Papua, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih adil, merata, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.**






