JAYAPURA, tabloidpapuabaru.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP), Willem Frans Ansanay, menyatakan dukungannya terhadap langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang berkoordinasi dengan Danantara dalam upaya melakukan pembenahan tata kelola di tubuh PT PLN (Persero).
Dukungan tersebut disampaikan Willem Frans Ansanay saat diwawancarai wartawan media ini, melalui sambungan telepon seluler, Sabtu (11/7/2026), menyusul perhatian publik terhadap sejumlah persoalan yang berkaitan dengan tata kelola pengadaan batu bara sebagai salah satu komponen utama dalam sistem ketenagalistrikan nasional.
Menurut Frans, langkah sinergi antara Kementerian ESDM dan Danantara merupakan bagian penting dalam memperkuat transparansi, profesionalisme, serta sistem pengawasan di lingkungan PLN.
“Bara JP mendukung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang berkoordinasi dengan Danantara untuk melakukan pembenahan di tubuh PLN,” ujar Frans.
Ia menilai, berbagai persoalan di sektor kelistrikan, termasuk gangguan pasokan listrik dan pemadaman yang terjadi di sejumlah wilayah, harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola perusahaan.
Frans juga mengapresiasi langkah Menteri ESDM yang membuka ruang pemeriksaan terhadap dugaan persoalan dalam proses pengadaan batu bara. Menurutnya, setiap indikasi penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka dan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Jika ditemukan adanya penyimpangan, maka proses hukum harus berjalan secara transparan dan tidak boleh ada intervensi terhadap penegakan aturan,” tegasnya.
Selain itu, Bara JP mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi maupun komisaris PLN untuk memastikan seluruh unsur pimpinan perusahaan menjalankan tugas sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).
“Apabila ada pejabat yang terbukti tidak mampu menjalankan tugas maupun melakukan pelanggaran, maka harus diberikan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.
Frans menegaskan, PLN merupakan salah satu perusahaan strategis negara yang memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan energi nasional. Karena itu, perusahaan tersebut harus dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat luas.
Ia berharap proses pembenahan yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sektor ketenagalistrikan sekaligus memperkuat kualitas tata kelola badan usaha milik negara (BUMN).
Selaras dengan Arahan Presiden
Lebih lanjut Frans menyebut, langkah pembenahan PLN sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh jajaran pemerintah dan penyelenggara negara untuk memperkuat tata kelola, melakukan evaluasi internal, serta menindak tegas setiap dugaan penyimpangan.
Menurutnya, semangat reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola harus diterapkan di seluruh sektor strategis, termasuk bidang energi, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Semua pihak harus mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang bersih. BUMN strategis seperti PLN harus dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat,” pungkas Frans.






