SUPIORI. PapuaBaru.Com,- Pelaksanaan musyawarah kerja pemerintah kampung (RKPK) Sauyas, Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori, Rabu (14/4) lalu, merupakan bagian dari tindak lanjut terhadap usulan program yang sebelumnya telah diajukan sampai ke tingkat kabupaten, namun dikembalikan dikarenakan adanya kekurangan ataupun hal-hal yang perlu diperbaiki.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Kampung Sauyas, Ellisa Imbab mewakili Kepala Kampung, Melkias Mniber, ketika dikonfirmasi disela-sela pelaksanaan RKPK tersebut.
“Yang jelas-jelasnya kami kampung Sauyas ingin maju, tidak ada niat lain. Cuma empat tahun berjalan ini, kendala-kendala kami adalah yang menyangkut dana. Dana sementara ini berjalan baik, cuma proses yang lain-lain itu yang memperlambatkan sehingga masyarakat kurang kompak dalam mendukung program-program yang ada di kampung ini,” terang Ellisa Imbab.
Menurut dia, contoh yang gampang adalah program rumah layak huni. Usulan masyarakat telah diprogramkan, namun setelah dinaikkan ke atas (kabupaten, red), dibatalkan. Akhirnya pada prinsipnya masyarakat ingin tunggu, apabila bupati dan wakil bupati terpilih sudah dilantik, maka masyarakat Paryem (Kampung Sauyas, red) berharap agar rumah layak huni bisa dibangun.
“Berhubung karena masyarakat kampung ini, di satu rumah itu ada tiga sampai empat keluarga yang ada di dalam rumah itu. Jadi masyarakat mempunyai keinginan untuk pembangunan rumah layak huni dilanjutkan, sehingga anak-anak mereka yang sementara belum punya rumah, bisa mendapatkan rumah yang baik, ungkapnya.
Berbicara soal program prioritas yang menyentuh masyarakat, terang Ellisa lanjut, masyarakat inikan mempunyai harapan semua ke pemerintah daerah, dalam hal ini bupati. Yaitu bagaimana bupati memberi perintah kepada SKPD teknis, sehingga program yang berjalan tidak hanya begitu saja.
“Program prioritas peningkatan ekonomi, salah satunya pembuatan rumah pintar/galeri seni. Parawisata, salah satunya yaitu tempat wisata bukit golgota dan juga program padat karya tunai,” beber dia.
Jelasnya lanjut, berbicara soal ekonomi, parawisata dan padat karya tunai, yang perlu dijelaskan oleh pemerintah kampung kepada masyarakat adalah biasanya pembagian dana untuk menunjang kegiatan atau program tersebut.
“Sebenarnya masyarakat ini ada yang paham, ada yang tidak paham. Yang berkebun harus tetap berkebun, yang melaut harus tetap melaut. Tapi ini tidak, nanti sebentar dia mau melaut, sebentar dia mau berkebun, akhirnya semua mati total,” bilang Ellisa.
Berbicara soal pertanian, lanjut dia lagi, masyarakat dari dulunya sudah bisa kerja dengan menanam sayur ataupun tanaman lainnya. Tapi perlu adanya petunjuk, perlu ada petugas lapangan dari instansi teknis yang turun ke kampung untuk memberikan ilmu bercocok tanam, sekaligus memberi pendampingan kepada masyarakat.
“Sama sekali tidak pernah ada petugas yang turun ke kampung, dan kami sudah pernah sampaikan hal ini kepada dinas terkait. Namun itulah, tidak tahu alasannya apa. Pernah kami dengar nama petugasnya, tapi orangnya tidak pernah ada di kampung,” ucapnya.
Sambung Ellisa, terkait penggunaan dana desa (DD), contoh sederhana seperti peningkatan ekonomi masyarakat di bidang perkebunan. Pemerintah kampung sudah berupaya bagaimana caranya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di bidang perkebunan, hanya saja ada masyarakat yang mendukung, tapi ada juga yang tidak mendukung dikarenakan kurang adanya pemahaman.
“Jadi kalau berbicara perkebunan, berarti harus ada petugas yang mendampingi. Begitu pula program yang lain. Penggunaan dana untuk kampung sementara berjalan baik, kami lakukan itu sesuai aturan yang berlaku,” ujar dia.
Tambahnya, komunikasi dengan tenaga pendamping, berjalan baik. “Harapan kami kepada pemerintah daerah yang sebentar lagi dipimpin oleh bupati dan wakil bupati terpilih pastilah sama dengan kampung-kampung lainnya di Supiori ini, yaitu ingin lebih baik lagi sehingga ada kemajuan,” tandas Ellisa berharap..(Andi/Mozes)
