SENTANI TABLOID PAPUA BARU.COM,- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura mendorong masyarakat, khususnya orang asli Papua atau OAP yang sedang mencari pekerjaan, untuk mengurus kartu pencari kerja atau kartu AK1 yang dikenal sebagai kartu kuning.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura, Edward Sihotang, mengatakan kartu AK1 penting karena menjadi tanda seseorang sedang mencari pekerjaan sekaligus menjadi basis data pemerintah untuk memberikan akses terhadap program pelatihan dan peluang kerja.
“Yang paling utama yang bisa mengikuti pelatihan adalah yang punya kartu kuning atau kartu AK1. Bisa urus di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” kata Edward di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua pada Senin (24/8/2026).
Menurut Edward, pencari kerja yang mengurus kartu AK1 akan masuk dalam database Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Data tersebut kemudian menjadi salah satu dasar pemerintah untuk menjaring peserta berbagai program pelatihan.
“Semua yang punya kartu kuning, kami punya database. Itu yang kami dorong jadi anggota peserta pelatihan,” ujarnya.
Edward mengatakan masyarakat di Wilayah Pembangunan III dan IV Kabupaten Jayapura selama ini masih relatif sedikit yang mengurus kartu pencari kerja. Karena itu, ia mengajak masyarakat di kedua wilayah tersebut untuk datang ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan mendaftarkan diri.
“Kami berharap lewat media juga kita dorong supaya mereka ayo datang ke kantor untuk urus kartu kuning,” katanya.
Ia menjelaskan kartu AK1 bukan merupakan program baru. Kartu tersebut telah lama digunakan sebagai dokumen bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.
“Kartu AK1 itu sudah lama. Itu syarat orang mencari pekerjaan,” ujarnya.
Menurut Edward, kartu AK1 menunjukkan status seseorang sebagai pencari kerja. Karena itu, pemerintah memprioritaskan pemegang kartu tersebut dalam sejumlah program pelatihan.
“Kenapa kita buat pelatihan khusus yang punya kartu kuning? Karena dia sudah menyatakan bahwa dia sedang mencari pekerjaan. Dia bukan sedang kuliah, dia bukan sedang lanjut sekolah. Dia sedang mencari pekerjaan,” katanya.
Edward mengatakan ketika seseorang sudah memperoleh pekerjaan, statusnya sebagai pencari kerja berubah dan kartu tersebut tidak lagi digunakan.
“Kalau sudah bekerja maka kartu kuning itu dikembalikan. Berarti dia sudah tidak butuhkan lagi kerjaan,” ujarnya.
Untuk mengurus kartu AK1, masyarakat perlu menyiapkan KTP Kabupaten Jayapura, fotokopi ijazah dan pas foto.
“KTP Kabupaten Jayapura, kemudian ijazah dibawa fotokopi, kemudian pas foto,” kata Edward.
Ia mengatakan pelayanan penerbitan kartu AK1 di Kabupaten Jayapura saat ini masih dilakukan secara manual di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Dorongan mengurus kartu AK1 tersebut menjadi penting di tengah program pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja OAP. Salah satunya melalui program “Ayo Bekerja” yang mencakup pelatihan, magang hingga akses bekerja di perusahaan.
Pada Senin (24/8/2026), sebanyak 10 peserta dari Wilayah Pembangunan III, khususnya Distrik Nimboran dan Namblong, mengikuti pelatihan operator dump truck dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Namun, salah satu peserta pelatihan, Ferdi Tangerang, mengaku belum memiliki kartu AK1 meski sedang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pemerintah.
“Belum punya, tapi nanti kita diharapkan dari Bapak,” kata Ferdi.
Ferdi merupakan pencari kerja asal Genyem yang mengikuti pelatihan operator dump truck dan K3 karena ingin menambah pengetahuan serta mendapatkan pengalaman kerja.
“Saya ingin belajar lagi, ingin tahu kendaraan, alat-alat apa saja yang ada di kendaraan. Seperti apa kendaraan, saya ingin belajar,” ujarnya.
Selain menambah keterampilan, Ferdi mengatakan keikutsertaannya dalam pelatihan didorong keinginan untuk memperoleh pekerjaan sehingga dapat membantu keluarganya.
“Ingin punya pengalaman kerja dan dapat pekerjaan, biar bisa lihat keluarga,” katanya.
Ia berharap pelatihan yang diikutinya dapat membuka jalan untuk mendapatkan pekerjaan sekaligus memperluas pengalaman.
“Harapannya yang pasti ingin bekerja, dan mempunyai pengalaman lebih luas,” ujarnya.
Ferdi menyatakan siap mengikuti seluruh rangkaian pelatihan hingga selesai.
“Saya siap,” katanya.
Edward berharap semakin banyak angkatan kerja, terutama OAP, yang mengurus kartu AK1. Dengan demikian, pemerintah memiliki database pencari kerja yang lebih lengkap dan dapat menyesuaikan program pelatihan dengan kebutuhan tenaga kerja serta peluang kerja yang tersedia.
Menurutnya, pencari kerja tidak cukup hanya menunggu informasi lowongan, tetapi perlu secara aktif mendaftarkan diri agar tercatat dalam database pemerintah dan dapat memperoleh akses terhadap program peningkatan kompetensi maupun peluang kerja. (*)






