JAYAPURA.tabloidpapuabaru.com,- Ketua Badan Ketahanan Nasional dan Internasional Republik Indonesia ( BKNI-RI) Provinsi Papua, Ortís Nandotarai ketika di temui wartawan media ini Kamis,(8/1/2026) menyampaikan bahwa Badan Ketahanan Nasional dan Internasional ( BKNI-RI) berharap Pemerintah Provinsi Papua agar segera memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan kawasan Farming Terpadu di Distrik Skanto, Kampung Wiantre, Kabupaten Keerom.
Lebih jauh Ketua BKNI-RI Provinsi Papua Ortís Nandotarai yang didampingi penasihat BKN-RI Deky Sikowai, mengatakan pihaknya telah mengkomunikasikan program strategis kepada Komisaris Bank Papua dan kini menunggu komitmen langsung dari Gubernur Papua sebagai pemerintah daerah sekaligus pemegang saham perusahaan daerah tersebut.
“Kami hari ini mengambil tembusan kepada Bapak Gubernur agar pemerintah mengetahui dan mendukung penuh program ini, khususnya melalui pendanaan CSR tegas perwakilan BKNI-RI
BKNI-RI merencanakan pembangunan kawasan terpadu seluas kurang lebih dua hektare yang menggabungkan peternakan ayam petelur, perikanan dan pertanian dalam satu wilayah terintegrasi. Distrik Skanto ditargetkan menjadi sentra farming modern di Papua.
Tidak hanya itu, sektor pertanian akan difokuskan pada pengembangan rempah-rempah bernilai ekspor, yang dinilai mampu menjadi motor baru ekonomi lokal jika dikelola secara serius dan berkelanjutan.
Program ini akan menjangkau 12 kampung di Distrik Skanto, dengan Kampung Wiantre sebagai titik awal pengembangan. BKNI-RI menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar investasi, melainkan strategi jangka panjang untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat Papua.
“Kami ingin mencetak generasi Papua yang mandiri, cerdas, dan sejahtera. Pembangunan harus dimulai dari kampung, dari keluarga, dari masyarakat sendiri,” tegasnya.
Namun hingga kini, BKNI-RI masih menunggu keputusan resmi Gubernur Papua terkait dukungan pemerintah terhadap proyek tersebut. BKNI-RI berharap pemerintah daerah tidak hanya memberikan restu administratif, tetapi juga keberpihakan nyata terhadap program yang dinilai mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan produksi pangan, dan memperkuat ekonomi rakyat di wilayah perbatasan.***(John.Karma)
