TEMINABUAN SORSEL, PapuaBaru.Com,- Bertepatan dengan hari Bumi sedunia ( Earth Day) Kamis, 22 April 2021, puluhan rakyat dan aktivis organisasi mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel), Papua Barat mengelar aksi kampanye penggalangan penandatanganan petisi penolakan izin perkebunan kelapa sawit secara serampangan yang sementara ini izinnya lagi di godok oleh pemerintah Pusat.
Selain menggalang penandatanganan petisi penolakan ijin kelapa sawit yang direncanakan akan digarap di wilayah distrik Konda, aliansi pemuda dan masyarakat juga mendesak kepada pemerintah dan DPRD Sorsel untuk segera membuat Peraturan Daerah ( Perda) perlindungan hutan milik Pribumi dan Pengakuan hak masyarakat Adat di Sorsel.
Aksi kampanye perlindungan dan penyelamatan hutan yang berlansung secara terbuka di taman Trinati Teminabuan. Kegiatan yang di gagas oleh organisasi cipayung antara lain Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan sejumlah organisasi kepemudaan lainnya seperti Gerakan Pemuda ANSOR dan Ikatan Mahasiswa Sorong Selatan (IMASS) cukup mendapat perhatian dari warga di kota Teminabuan.
Kampanye perlindungan dan Penyelamatan hutan ini mengangkat tema pulihkan bumi kita ( Restore Uus Aerth). Serta sejumlah stiker yang bertuliskan jaga hutan di Sorsel, hutan Papua bukan tanah kosong, stop perampasan hutan, tanah dan hutan adalah titipan leluhur serta sejumlah tulisa stiker kanpanye penyelamatan lingkungan lainnya.
Adrianus Kemeray, salah satu tokoh adat Distrik Konda dalam orasinya dengan tegas mengatakan menolak program pemerintah yang berencana akan membuka izin perkebunan kelapa sawit di wilayah adat Distrik Konda.” Kami dengan tegas menolak program perkebunan kelapa sawit di wilayah adat kami di Distrik Konda. Kami mohon kepada pemerintah daerah Sorong Selatan segera merekomendasikan pencabutan izin lokasi pembukaan lahan kelapa sawit dari wilayah adat kami Distrik Konda,” pintahnya.
Senada diutarakan Onesimus wetaku, tokoh adat asal distrik Kais Darat. Ia menguwatirkan jika izin perkebunan kelapa sawit terus di perluas di wilayah sorsel seperti yang direncanakan di wilayah adat Distrik Konda. Warga di distrik itu bakal mengalami nasib yang sama seperti yang dialami oleh warganya di distrik Kais Darat yang hutan adat mereka dibabat habis karena pembukaan Kelapa Sawit.”Kami hari ini minta dan mendesak pemerintah daerah Sorong Selatan mengeluarkan Perda perlindungan hutan dan tanah adat di Sorong Selatan. Sebeb hutan dan tanah adat kami sudah di rampas habis oleh perusahan perkebunan kelapa sawit. Hutan dan tanah adat kami merupakan titipan warisan dari leluhur kami yang perlu kami jaga dan lestarikan demi anak cucu kami,” ujar Onesimus wetaku.
Sekretaris DPC GAMKI Sorsel, Korinus Seranik, sependapat mengatakan, aksi solidaritas Penyelamatan hutan dan tanah yang dilakukan elemen pemuda dan masyarakat Sorsel sebagai bentuk simpati dan empati terhadap planet bumi sebagai tempat tinggal bersama bagi semua mahkluk hidup yang ada untuk harus di jaga bersama.
Disela kegiatan itu, Koordinator aksi, Obaja Saflessa kepada awak media mengatakan, aksi kampanye hari bumi 2021 sebagai wadah bagi pemuda Sorsel bersama para tokoh dan para pengiat lingkungan memberi advokasi dan edukasi bagi masyarakat sorsel tentang betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Sebeb menurutnya, lingkungan alam berisikan tiga unsur yakni , tanah, hutan dan air yang perlu di jaga dan dilestarikan.
“Bagi kami bumi ini ada tiga unsur yang harus kita jaga, yang pertama tanah. Tanah tidak boleh dijual secara sembarangan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hutan tidak boleh kita tebang secara sembarangan. terkait dengan kali atau sungai juga kita harus jaga. Dari tiga hal ini kalau kita tidak jaga dengan baik akan berdampak bencana alam dan bencana lainnya, tuturnya.
Obaja megesak, ia akan bersama dengan elemen pemuda dan masyarakat adat akan terus mengawal penolakan atas rencana pemerintah untuk membuka lahan kelapa sawit di wilayah sorong selatan. Sembari mengharapkan perlu ada perhatian serius dari DPRD sorsel atas sejumlah aspirasi rakyat terhadap perlindungan hutan dan tanah adat di Sorsel.
“Harapan kami untuk lembaga DPRD Sorong Selatan sebagai lembaga representatif rakyat agar menyikapi aspirasi rakyat. Segera menerbitkan Perda tentang perlindungan tanah adat,” pungkasnya.(Beni Krimadik)**
