JAYAPURA.tabloidpapuabaru.com,- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua, Denius T Uopmabin, dengan tegas meminta kepada bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Spey Yan Bidana untuk segerah mempertanggungjawabkan pemotongan insentif Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Pegunungan Bintang.
“Harus dikembalikan karena itu hak melekat dari pegawai-pegawai tersebut.”pungkasnya.
Dijelaskan bahwa, Bupati Pegunungan Bintang tidak betah ditempat untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, sehingga pelayanan sangat terburuk. Semua pelayanan dasar rumah sakit, pendidikan berantakan dan masyarakat di pegunungan Bintang saat ini hidupnya semakin bingun.
“Akibat mengurus Kampus Universitas Okmin Papua, bupati meninggalkan urusan rutinnya sebagai pelayan public, tidak melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Oleh sebab itu DPR meminta untuk bupati segera mempertanggungjawabkan pelayanannya sebagai pelayan public dan pengguna APBD di daerah. Karena sampai saaat ini selama dua tahun kepemimpinannya tidak ada progress visi misi yang jelas dan target pencapaianpun belum ada.
Yang ada hanya bupati sibuk urus kampus Okmin yang adalah kewenganan pemerintah Provinsi dan Pusat. Yang perlu diperhatikan adalah pengembangan pendidikan dasar dan menengah itu menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
Kampsus Universitas Okmin Papua hadir itu juga sangat positif tetapi, pemerintah harus juga melakukan kajian dan persiapan yang matang, karena daerah seperti ini infrastruktur tidak memadai, SDM juga tidak didukung dan juga sumber bandingnya juga harus jelas, apakah ini biaya provinsi, pusat atau kabupaten.
Disebutkan akibat seorang bupati memfokuskan kepengurusannya di Universitas yang baru dibangun sehingga mengakibatkan pelayanan public menjadi berantakan. “ini menjadi pertanyaan DPRD selaku yang punya tugas sebagai fungsi control, minta untuk bupati harus memperjelas pelayanan public di daerah,”terangnya.**
