JAYAPURA-TABLOID PAPUA BARU.COM,- Kedutaan Besar Kerajaan Belanda melakukan kunjungan resmi ke Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) di Gedung Tifa, Jayapura, Senin (21/9/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis menyangkut pemenuhan hak dasar Orang Asli Papua (OAP), khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Rombongan Kedutaan Besar Belanda dipimpin Wakil Duta Besar Belanda, Adriaan Palm, didampingi Sekretaris Dua Politik, Zilla Boyer, serta Penasihat Senior Politik, Edwin Arifin.
Kedatangan rombongan disambut Wakil Ketua II MRP, Pdt. Robert Horik, bersama sejumlah anggota MRP, di antaranya Markus Kajoi, Febiaola Ohe, Raimon May, Korneles Dasinapa, Isak Hikoyabi, Beni Suweni, Orpa Nari, Yosepina Cawen, dan Robert Wanggai.
Pertemuan tersebut menjadi forum pertukaran pandangan mengenai berbagai persoalan pembangunan di Tanah Papua. Dua isu utama yang menjadi perhatian adalah pemenuhan hak masyarakat adat atas pendidikan yang layak serta akses pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua.
Pendidikan OAP dalam Kerangka Otonomi Khusus
Dalam pembahasan bidang pendidikan, MRP dan pihak Kedutaan Besar Belanda bertukar pandangan mengenai pentingnya memastikan akses pendidikan yang memadai bagi OAP.
Pendidikan dinilai menjadi salah satu sektor penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia Papua, terutama dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus).
MRP menekankan perlunya perhatian pemerintah terhadap keberlanjutan pendidikan masyarakat adat sehingga kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia OAP.
MRP Paparkan Program Kartu Papua Sehat
Selain pendidikan, sektor kesehatan menjadi bagian penting dalam pembahasan. MRP memaparkan program Kartu Papua Sehat (KPS) sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah daerah dalam memberikan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.
KPS disebut diberikan secara cuma-cuma kepada OAP, terutama kelompok rentan seperti lanjut usia, anak-anak, dan keluarga kurang mampu.
Melalui program tersebut, penerima diharapkan dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan secara lebih mudah tanpa terbebani biaya pengobatan.
Pelayanan yang dapat diakses pemegang KPS mencakup pemeriksaan dokter, rawat jalan, rawat inap, persalinan, pemeriksaan laboratorium, hingga obat-obatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelayanan tersebut dapat diperoleh di Puskesmas, Pustu, rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit rujukan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Program KPS juga diarahkan untuk membantu menekan angka kematian ibu dan anak serta mengurangi beban ekonomi keluarga ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Adapun persyaratan penerima KPS antara lain berstatus sebagai Orang Asli Papua, memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang diterbitkan di Papua, serta terdaftar melalui Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
MRP: Jangan Abaikan Hak Dasar Masyarakat Adat
Wakil Ketua II MRP, Pdt. Robert Horik, menegaskan bahwa pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, perlu memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat adat Papua.
Menurut Horik, pendidikan dan kesehatan merupakan sektor mendasar yang berkaitan langsung dengan masa depan Orang Asli Papua.
“Pemerintah Papua, baik provinsi maupun kabupaten/kota, harus memperhatikan nasib masyarakat adat Orang Asli Papua, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Jangan memandang sebelah mata,” tegas Horik.
Ia mengatakan, pengembangan sumber daya manusia OAP menjadi salah satu fokus penting dalam pembahasan bersama delegasi Kedutaan Besar Belanda.
Selain pendidikan dan kesehatan, dialog juga menyentuh pentingnya pembangunan berkelanjutan, perlindungan hak-hak adat, serta pemberdayaan perempuan di Tanah Papua.
Horik berharap berbagai isu yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dapat menjadi perhatian bersama dan membuka ruang dialog lanjutan antara MRP, pemerintah, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Sementara itu, pihak Kedutaan Besar Belanda disebut merespons secara positif berbagai persoalan yang disampaikan MRP dan menyatakan akan menjadikan isu-isu tersebut sebagai bahan perhatian untuk dibahas lebih lanjut.
Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat ruang dialog mengenai pembangunan Papua, terutama dalam memastikan pemenuhan hak dasar dan peningkatan kualitas hidup Orang Asli Papua.***
