BIAK.tabloidpapuabaru.com,- Ratusan masyarakat yang mengatasnamakan forum peduli dan keberpihakan terhadap hak hidup dan kesejahteraan ASN, Honorer, Pengusaha dan masyarakat di kabupaten Biak Numfor melakukan aksi demo damai dengan mendatangi kantor Bupati kabupaten Biak Numfor. Selasa, (14/05/2024).
Kordinator aksi demo, Jackson Korwa S.IP mengatakan kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait beberapa permasalahan yaitu hak-hak yang terabaikan oleh pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor. Terlebih khusus ASN yang menjadi permasalahan adalah terdapat 4 pokok permasalahan yang utama yaitu ULP, tunjangan penempatan pelantikan yang tidak sesuai dengan aturan dan pangkat yang selama ini tidak berjalan dengan baik. Alasan apa, kami juga jadi bingung. ungkapnya.
“Untuk ULP kami ASN ini tidak terbayar kurang lebih 4 tahun. Kami tidak tahu alasan nya apa, sedangkan pemberian ULP jelas tertuang dalam aturan yang jelas. Hal ini semua tahu dengan jelas tetapi disisi lain alasan-alasan ini yang kami pertanyakan. Yang jelas kami ASN kabupaten Biak Numfor menuntut hak-hak kami”. Jelasnya.
Selain itu, adapun pembenahan struktur pemerintahan mulai dari eselon II sampai dengan eselon IV. Dan juga pelantikan yang tidak sesuai aturan, seperti ada yang terima undangan namun tidak dilantik atau orang lain yang dilantik. Hal ini kan sudah menyalahi aturan. Sangat mengecewakan yang bersangkutan.
“Banyak masalah yang terabaikan, tidak diselesaikan seperti hak-hak ASN, PPPK, Honorer, hak-hak pengusaha atau utang pihak ketiga, kebijakan pergantian, pelantikan, mutasi dan non job yang tidak sesuai dan permasalahan umum atas penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan keuangan negara”. Ucapnya.
Tidak hanya itu, Jack mengatakan terkait persoalan pangkat dan pengangkatan honorer pun tidak sesuai aturan. Kepala BKPSDM dinilai tidak profesional. Sehingga menurut nya harus ada tindakan tegas dari pemerintah daerah.
“Pangkat ini misalnya kami yang telah di urus dari bulan Oktober jauh sebelum nya untuk mencapai ke bulan April semua tidak jelas, tidak naik pangkat di bulan April. Alasan nya terlambat masuk sistem.
“Yang paling jelek lagi adalah masalah honorer yang selama ini honor diatas 5 tahun sampe 10 tahun atau 15 tahun mereka tidak diangkat jadi pegawai. Justru yang titipan dari pejabat yang ada, dan keluarga dari orang BKPSDM yang lolos, yang diangkat langsung jadi pegawai. Ini sangat mengecewakan sekali”. Ujarnya.
Jack mengatakan pihaknya akan melanjutkan hal tersebut ke KASN. Dirinya berharap agar pemerintah daerah setempat melihat dan merespon permasalahan yang terjadi.
Sementara itu, Penjabat Bupati Biak Numfor Sofia Bonsapia SH.,M.Hum mengatakan pihaknya sebagai pemerintah kabupaten siap menerima aspirasi masyarakat. Namun dijelaskan bahwa sebagai penjabat Bupati ada batasan kewenangan yang tidak bisa dilakukan nya. Apalagi terkait pergantian pegawai atau pergantian kebijakan dari pejabat daerah terdahulu.
“Intinya kami sudah mendengar dan menerima aspirasi masyarakat. Selanjutnya, aspirasi ini akan menjadi bahan bagi kami pemerintah daerah. Semua penting, Aspirasi ini prioritas juga, tetapi ada batasan kewenangan yang tidak bisa kami lakukan”. Ucapnya.
Sofia yang baru menjabat kurang lebih 3 bulan mengatakan Tugas nya sebagai penjabat Bupati yang utama adalah memfasilitasi pemilu, pilkada 2024. Adapun program nasional yang harus dilakukan kerjasama dengan pihak TNI/Polri yakni penurunan stanting, inflasi dan kemiskinan ekstrim.
Sementara itu, Menanggapi persoalan hak-hak pihak ke-tiga, ia diakuinya hal tersebut akan jadi perhatian serius pemerintah daerah. namun dikatakan untuk tahun ini, mungkin belum bisa. karena ada agenda besar yaitu pileg dan pilkada. Sedangkan untuk TPP akan dianggarkan di perubahan APBD.
(Jimmy)
