SENTANI, tabloidpapuabaru.com,- Surat Keputusan dengan Nomor: 566 -Kpts/DPP-NasDem/X/2023 perihal Susunan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Periode Sisa Masa Jabatan 2019-2024 dari Partai NasDem berisi Cintiya Rulliani Talantan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jayapura.
Sepucuk surat yang ditandatangani Surya Paloh sebagai Ketua Umum dan Hermawi F. Taslim sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem ditetapkan tanggal 31 Oktober 2023 di Jakarta. Isu ini sempat bikin heboh di media sosial. Sebagian warga dunia Maya atau netizen bereaksi menolak pergantian dari Klemens Hamo ke Cintiya Rulliani Talantan.
Ondofolo Besar Sentani, Yanto Khomlay Eluay menyebutkan, pergantian ini tidak boleh ada aksi-aksi yang dilakukan dari masyarakat.
“Adanya polemik atau persoalan di dalam partai NasDem, khususnya pergantian unsur pimpinan (ketua) DPRD Kabupaten Jayapura itu sudah dilakukan DPP Partai NasDem. Menjelang Desember yang merupakan bulan penuh damai dan juga menjelang pemilu serentak pada 14 Februari 2024 nanti, kami harap agar persoalan ini tidak sampai menimbulkan adanya aksi-aksi dari masyarakat dan saya kira ini internal partai NasDem,” ungkap Yanto Eluay ketika menjawab pertanyaan media inline ini di Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.
“Ini urusan rumah tangga orang. Jangan ikut campur-campur urusan rumah orang serta wajib kita hargai dan hormati apapun keputusan mereka, karena itu internal mereka dari partai NasDem,” sambung pria yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Jayapura ini.
Ondo Yanto sapaan akrabnya menuturkan, bahwa pihaknya berharap polemik pergantian pimpinan (ketua) DPRD Kabupaten Jayapura sebagai konsekuensi daripada internal partai NasDem itu tidak sampai menimbulkan gejolak atau situasi yang kurang baik di daerah ini.
“Kami dari tokoh adat berharap ketua DPRD yang baru nantinya juga bisa bekerja maksimal di periode sisa masa jabatan yang ada ini. Untuk terus melakukan pelayanan terhadap masyarakat guna menjemput aspirasi rakyat, khususnya tiga fungsi dewan yaitu pengawasan, penganggaran dan juga legislasi. Saya pikir tiga fungsi ini harus berjalan dengan baik di sisa waktu yang ada saat ini,” papar Yanto Eluay yang juga Ondofolo Kampung Sereh dan juga Tokoh Adat di Kabupaten Jayapura ini. (ewako)*
