JAYAPURA.tabloidpapuabaru.com. Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin) Lester Apintamon, Amd.Sos., memberikan Apresiasi kepada pemerintah Pusat dan pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, atas kebijakan menyelenggarakan pemilihan secara langsung kepala Desa (Pilkades) atau kepala Kampung oleh mayarakat secara bebas dan demokrasi. Dimana penyelenggaraan Pilkades tersebut telah berlangsung serentak tanggal 2 Februari dan akan berakhir 19 Februari 2022.
“ Atas nama Lembaga DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang kami memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, sekaligus kami memberikan masukan kepada Dinas terkait dan pemerintahan Distrik dan jajarannya agar melaksanakan pemilihan kepala desa atau Kampung dengan baik tanpa ada unsure kepentingan apapun”
Demikian ditegaskan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang, Lester Apintamon, A.Md Sos saat ditemui wartawan di Kota Jayapura, Jumat 4 Februari 2022.
Lester menambahkan bahwa, Sosialissai kepada masyarakat itu sangat penting sekali, mengingat banyak masyarakat di daerah yang belum memahami aturan dan mekanisme pemilihan kepala Desa atau Kampung.
Apalagi kebijakan pemerintah untuk melaksanakn secara langsung pemilihal Pilkades ini, baru pertama kali dilakukan di pegunungan Bintang, sehingga harus ada penyampaian atau penjelasan yang baik kepada masyarakat.
Ia berharap dalam pemilihan Pilkades di Pegunungan Bintang , tidak sangkut paut dengan kepentingan apapun. Berikan kebebasan kepada masyarakat itu sendiri, untuk menentukan pimpinan mereka sesuai dengan aturan. Tidak boleh main tunjuk karena akan menjadi masalah.
“ contohnya ada balai kampung yang dibakar, karena pemilihan Pilkades di daerah itu dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada dan terkesan ada kepentingan-kepentingan yang dibawa masuk sehingga mengganggu proses pemilhan tersebut, apalagi pilkades ini juga dilaksanakan lebih awal dan tidak sesuai dengan aturan undang-undang dan mekanisme yang berlaku,” terang Lester.
Dirinya menyebutkan ada kampung yang suda mengadakan pemilihan pilkades, dan hasilnya suara kedua calon sama, 40-40, untuk kondisi ini maka sesuai aturan harus dilakukan pemilihan ulang. Bukan hasil suara yang sama itu malah diambil ke Dinas terkait untuk diputuskan disana, itu sangat keliru.”
Dirinya berharap kepala-kepala Distrik dan Panitia Pilkades segerah kembali ke Distrik dan kampung masing-masing untuk melaksanakan pemilihan kepala Desa. Sebab kalau tidak, maka dikawatirkan akan mengakibatkan masalah di lapangan dan tentu yang jadi korban adalah masyarakat di Kampung.
“kami lihat pemilihan kepala Desa di wilayah pembangunan 1, seputaran ibu kota Kabupaten suda dilaksanakan, sehingga untuk wilayah 2 dan 3 kami harap para kepala-kepala Distrik dan juga panitia pemilihan segerah berupaya untuk kembali ke Distrik dan kampong masing-masing untuk menyelenggarakan pilkades,” harap Legislator Partai NasDem Pegubin itu.
Pada kesempatan tersebut Lester menyebutkan bahwa, Bupati Kabupaten Pegunungan Bintangm Spey Yan Birdana,ST,M.Si., dalam keterangan resmi di media masa beberapa waktu lalu, memberikan kebebasan sepenuhnya kepada masyarakat untuk memilih pimpinannya. Oleh sebab itu tidak boleh satupun kepentingan masuk untuk menggangu tahapan dan proses pemilihan kepala desa/kampung di Kabupaten Pegunungan Bintang.
Berikut kutipan pernyataan bupati “ Pemilihan kepala kampung di wilayah Pegunungan Bintang adalah hak progresifnya ada ditangan rakyat di kampung masing-masing, dimana mayarakat yang melihat dan merasakan maju tidaknya suatu kampung, untuk itu kaum intelek disetiap kampung dapat mendukung apa yang diperiapkan dan dilaksanakan oleh panitia pelakana pemungutan suara di setiap kampung,”.
“ agenda pemilihan kepala kampung serentak berlangsung 2 Februari 2022, dan itu sesuai amanat Undang-undang serta Peraturan Bupati No.43 tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Kampung serentak di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang,” terangnya membacakan ulang stakmen bupati yang termuat disalah satu media online local. (zes)**
