SENTANI, tabloidpapuabaru.com,- Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., menemui Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat 20 Mei 2022 lalu di Istana Presiden, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Jayapura bersama tiga Pokja MRP dan MRPB, juga menyampaikan soal jalan Kemiri-Depapre kepada Presiden Jokowi.
“Ya, itu waktu kita keluar makan dan berdiri diluar saya langsung bicara dengan pak Presiden. Bapa Presiden, itu jalan ke pelabuhan yang kemarin (pernah) pak Presiden kunjungi, itu jalannya sampai sekarang belum dikerjakan. Padahal, jalan itu sangat penting, seperti yang pak Presiden perintahkan waktu kunjungan ke pelabuhan petikemas Depapre,” katanya ketika ditanya wartawan perihal pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo usai acara ibadah syukur, di Lapangan Apel Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Selasa 24 Mei 2022.
Usai mendengar laporan tersebut, Bupati Jayapura menyampaikan, bahwa Presiden Jokowi langsung memanggil ajudannya untuk mencatat laporan tersebut.
“Jadi, pak Presiden langsung panggil ajudannya, catat itu cepat dan selesaikan,” bebernya.
Dirinya menuturkan, Kantor Staf Presiden (KSP) melakukan rapat dengan Kementerian dan Balai Besar Jalan Papua guna progres pekerjaan jalan di tahun ini.
“Kemarin, Kantor Staf Presiden bikin rapat dengan Kementerian dan Balai Jalan, itu langsung jalan. Jadi, kita berharap di tahun ini harus selesai dikerjakan dan tinggal hanya ini saja di provinsi,” tuturnya.
“Perlu dicatat disini adalah pemerintah siap bangun, dan itu lebar sekali jalannya. Terus itu kualitasnya seperti jalan di kota-kota besar. Jadi, yang dibutuhkan sekarang adalah disitu ada bangunan milik warga, mungkin ada fasilitas umum seperti gereja dan bangunan lainnya, kalau mau dirobohkan itu provinsi harus tanggung jawab disitu. Karena tanah soal pelebaran jalan itu masyarakat sudah buat komitmen tidak akan menuntut atau mendukung pembangunan ruas jalan tersebut,” tegas orang nomor satu di Kabupaten Jayapura ini menambahkan.
Kata Mathius, pembangunan jalan Kemiri-Depapre siap dikerjakan oleh Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait dalam hal ini Kementerian PUPR. Karena hal itu merupakan perintah langsung dari Presiden Jokowi.
“Pemerintah siap kerjakan, karena itu perintah pak Presiden yang diteruskan langsung ke kementerian terkait,” tukasnya. (ewako)*
