JAYAPURA, tabloidpapuabaru.com – Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) terus memperkuat layanan kesehatan dan gizi anak di Papua melalui kegiatan Workshop dan Pelatihan Layanan Gizi Terpadu bagi para tenaga pendidik di Kota dan Kabupaten Jayapura.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas guru agar mampu mendukung penerapan layanan kesehatan dan gizi di lingkungan sekolah, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis pada tahun ajaran baru.
Nutrition Officer UNICEF Papua, Dwi Kristanto, mengatakan pelatihan ini menjadi bagian dari upaya UNICEF dalam meningkatkan pemahaman serta keterampilan guru dalam mengintegrasikan layanan kesehatan dan gizi sebagai bagian dari ekosistem pendidikan.
“Pelatihan ini bertujuan memastikan guru memiliki kemampuan dalam melaksanakan layanan gizi di satuan pendidikan. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung prioritas nasional melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis yang akan berjalan pada tahun ajaran baru,” ujar Dwi di Kota Jayapura, Papua, Rabu (8/7/2026).

Menurutnya, peserta pelatihan berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA. Masing-masing sekolah mengutus perwakilan wakil kepala sekolah serta penanggung jawab Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
Dwi menjelaskan, kegiatan tersebut mendapat dukungan dari China International Development Cooperation Agency (CIDCA) dan merupakan bagian dari rangkaian program UNICEF yang telah berjalan hampir satu tahun di Papua.
Program tersebut mencakup berbagai kegiatan, mulai dari implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG), edukasi tentang pentingnya gizi, hingga penguatan layanan kesehatan di sekolah.
Ia menegaskan, tujuan utama program ini adalah menciptakan sekolah dan madrasah yang sehat melalui sistem layanan kesehatan dan gizi yang terintegrasi.
Namun, Dwi mengakui bahwa selama ini koordinasi antara sekolah dan puskesmas masih belum berjalan maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan layanan kesehatan dan pendidikan sering berjalan secara terpisah tanpa adanya sinergi yang kuat.
“Sekolah dan puskesmas perlu dipertemukan agar layanan kesehatan maupun gizi dapat berjalan bersama. Guru juga harus memahami bahwa tanggung jawab sekolah tidak hanya mendidik, tetapi juga memastikan peserta didik mendapatkan layanan kesehatan yang baik,” jelasnya.
Ia menyebutkan, layanan kesehatan di sekolah meliputi pemberian obat cacing bagi siswa sekolah dasar, tablet tambah darah bagi pelajar SMP dan SMA, pemberian vitamin A bagi anak usia dini, serta berbagai program kesehatan lainnya.
Dwi menilai, lingkungan sekolah memiliki peran besar terhadap tumbuh kembang anak karena sebagian besar waktu peserta didik dihabiskan di sekolah.
“Jika kualitas layanan kesehatan di sekolah tidak ditingkatkan, maka yang akan terdampak adalah peserta didik. Semua anak memiliki hak yang sama untuk belajar, bermain, dan mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas,” katanya.
Dalam pelaksanaan pelatihan, hari pertama diisi dengan materi terkait sinkronisasi kebijakan kesehatan dan pendidikan antara pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan. Peserta juga mendapatkan pemahaman dasar mengenai pentingnya kesehatan serta gizi bagi anak usia sekolah dan remaja.
Sementara pada hari kedua, peserta mengikuti simulasi dan praktik pelaksanaan cek kesehatan gratis yang nantinya dapat diterapkan di sekolah masing-masing.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 50 hingga 60 peserta yang merupakan perwakilan sekolah dari berbagai jenjang pendidikan di Kota dan Kabupaten Jayapura.
Dwi berharap, setelah mengikuti pelatihan ini para guru dapat menjadi penggerak dalam penerapan layanan kesehatan dan gizi terpadu, sehingga kondisi kesehatan serta status gizi peserta didik dapat terus terpantau.
Sementara itu, salah satu peserta pelatihan, guru SD Negeri Holtekamp, Meillinda E. Latupono, mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan pengetahuan baru bagi guru dalam mendukung tumbuh kembang peserta didik.
Menurutnya, guru memiliki peran penting dalam memantau kondisi kesehatan anak, tidak hanya dalam proses belajar mengajar tetapi juga dalam mendukung program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Melalui pelatihan ini kami memahami bagaimana cara memantau kondisi gizi anak. Jika ada makanan yang kurang sesuai dengan kebutuhan gizi siswa, kami dapat memberikan masukan kepada penyelenggara MBG agar kualitas makanan terus diperbaiki,” ujarnya.
Meillinda menambahkan, kolaborasi antara sekolah, puskesmas, dan penyelenggara MBG sangat diperlukan, terutama dalam memantau berat badan, tinggi badan, serta perkembangan kesehatan peserta didik.
Apabila ditemukan adanya gangguan pertumbuhan pada anak, sekolah dapat segera berkoordinasi dengan puskesmas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap makanan yang dijual di kantin sekolah. Menurutnya, guru perlu memastikan makanan yang dikonsumsi siswa aman dan memiliki nilai gizi yang baik.
“Peran guru bukan hanya mengajar, tetapi juga menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, termasuk mengawasi makanan di kantin agar mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak,” pungkasnya. (*/TPB)






