JAYAPURA.tabloidpapuabaru.com,- Setelah mengikuti dinamika di kalangan masyarakat Papua dalam merespon Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua dan Papua Barat, yang pada dasarnya mendapat respon beragam oleh masyarakat Papua yang pada akhirnya dapat berdampak dalam kehidupan sosial masyarakat di papua, maka kondisi ini direspon oleh salah satu intelektual muda asal wilayah adat Lapago Titus Lao Mohy, S.Si.M.Si kepada media dengan memberikan pendapat bahwa pemekaran tanpa diperjuangakan pun akan dimekarkan oleh karena kepentingan negara dengan banyak pertimbangan.
“Pemekaran di Provinsi tanpa tim pun akan dimekarkan. Oleh sebab itu saya berharap agar para pejabat kabupaten yang sedang perjuangkan pemekaran supaya pulang kampung dan layani masyarakat sampai tuntaskan masa kontrak mereka di masyarakat. Karena para pejabat ini diberikan mandat oleh rakyat untuk dilayani. Sehingga kepercayaan ini harus diwujudkan dalam penjabaran visi dan misi yang pernah diucapkan dalam masa kampanye-kampanye. Pemekaran DOB di Papua ada dalam rancangan negara. Itu yang harus tau.” Ungkapnya.
Kepada Gubernur Papua dirinya berharap agar bersikap segera dalam merespon dinamika yang terjadi di Tanah Papua ini, supaya jelas sikap pemerintah provinsi Papua dengan pemekaran DOB di Papua.
“Pak Gubernur mewakili pemerintah provinsi Papua harus bersuara terkait sikap daripada pemerintah daerah. Tidak harus ada masalah baru buka suara. Jauh sebelumnya harus memberikan pernyataan apa sikap pemerintah provinsi Papua terkait DOB ini. Saya harap eksekutif, legislatif dan lembaga kultur harus bersikap baik dalam merespon DOB di Papua dengan mempertimbangkan dampaknya.. ” Pintahnya.
Pihaknya juga berharap kepada masyarakat Papua khususnya OAP untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama, agar semua aspirasi yang disampaikan dapat disalurkan melalui jalur-jalur resmi yang berlaku di negara Indonesia, agar semuanya itu mendapat respon dari pihak berwenang.
“Masih terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat. Untuk itu semua yang pro dan kontra agar dalam menyampaikan aspirasi harus secara dewasa tanpa memusuhi sesama OAP. Kita harus menghindar dari setingan pihak ketiga yang memperkeruh situasi diantara sesama OAP.” Harapnya.
Kepada pemerintah pusat berharap untuk dalam menyerap aspirasi masyarakat Papua harus dipilah, karena yang selama ini dalam realitanya adalah bahwa yang diaspirasikan adalah DOB Kabupaten namun kebijakan pemerintah lain.
“Sehingga pemerintah harus mendengarkan baik apa aspirasi masyarakat Papua sesungguhnya. Jika dipaksakan tentu ada benturan. Semoga dari dinamika ini ada respon baik oleh pemerintah dalam rangka pembangunan masyarakat di Papua yang lebih baik lagi.” Tutupnya.(***)
