SERUI,tabloidpapuabaru.com,- Berbelit belitnya Pemilihan unsur Pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) periode 2023-2028 yang hanya tersisa Perwakilan Pokja Adat dimana Proses nya hingga dua kali dilakukan Skors oleh pimpinan sementara MRP dan belum ada keterwakilan Pokja Adat yang terpilih dari dua nama yang perolehan suaranya 14 sama yaitu Max Abner Ohe dan Adnan Sawaki.
Hal tersebut di tanggapi Wilem zaman Bonai selaku Kordinator Dewan Adat masyarakat suku Saireri Papua. Dirinya memintah dengan tegas agar pimpinan sementara MRP agar cepat melanjutkan proses pemilihan dan penetapan unsur pimpinan dari Pokja Adat.
“kami juga selaku Pimpinan adat di Saireri dan selaku ketua Dewan Adat Yapen mengharapkan agar sesama anak adat di Papua harus saling menghargai sesama, kami Papua ini sudah kecil di dalamnya tinggal dua Suku yaitu Tabi dan Saireri, untuk itu pemilihan ini bisa diatur dan dibicarakan dan disepakati bersama,” Terangnya kepada Media Online ini melalui rilis resmi yang diterima redaksi, Minggu, 26/11/2023.
Lanjut, Ketua Dewan Adat Yapen Wilem Bonai mengatakan sesama anak adat Papua harus saling menolong, saling menopang dengan gunakan Prinsip prinsip Adat kita yang sudah turun temurun di ajarkan para leluhur kita terdahulu. Jangan kita saling menyerang, saling menjatuhkan, saling mengintimidasi dengan nada nada kasar atau sindiran,” tegas mengingatkan.
“ mari kita bersatu kedepankan musyawarah diatas Para para Adat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan agar kita bisa jaga bersama kami sesama Orang Asli Papua juga Tanah-tanah Adat kami yang telah banyak dirampas,” harapnya.
Oleh nya itu atas nama pemimpin adat Saireri Papua mengharapkan agar saudara saudara yang terpilih sebagai anggota MRP dari wilayah adat Tabi dapat memberikan ruang bagi orang Saireri untuk menduduki salah satu unsur pimpinan Majelis Rakyat Papua yang hingga saat ini masih terjadi deadlock.
“ akibat skorsing yang berkepanjangan, kami harus adil sebagai anak anak adat kalau di Pokja Perempuan sudah ada Ibu Nerlince Wamuar, S.Pd.M.Pd, dari Tabi, mari Wakilnya harus dari Saireri supaya terlihat ada asas Kesetaraan dan Keadilan didalam Lembaga kultural MRP atau Rumah besar kita yang di atur dalam UU Otsus Papua,”Ungkap Welem kembali mengingatkan. (Redaksi)**
