SENTANI, tabloidpapuabaru.com,- Ketua Dewan Adat Suku Sentani (DASS) Origenes Kaway mewanti-wanti jangan ada gerakan tambahan soal Pj Bupati Jayapura. Origenes Kaway menyebutnya dengan istilah jangan ada riak-riak atau gesekan yang berlebihan.
Diketahui setelah sepekan masa jabatan Bupati Jayapura berakhir. Namun hingga saat ini pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum menetapkan Penjabat (Pj) Bupati Jayapura untuk melanjutkan kepemimpinan dan roda pemerintahan agar tetap berjalan efektif.
Kabupaten Jayapura akan diisi Pj Bupati Jayapura untuk menjalankan roda pemerintahan hingga pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak pada 29 November 2024 mendatang.
Sesuai mekanisme, penunjukan Pj Kepala Daerah (Bupati Jayapura) oleh Mendagri setelah mendapat pengusulan tiga nama dari DPRD Kabupaten Jayapura, kemudian Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur Papua juga mengusulkan tiga nama yang dinilai memenuhi persyaratan.
Namun, dari DPRD Kabupaten Jayapura hanya mengusulkan ke Kemendagri itu satu nama untuk calon Pj Bupati Jayapura. Sementara dari Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur Papua mengusulkan tiga nama sebagai calon Pj Bupati Jayapura.
H-1 menjelang pelantikan Pj Bupati Jayapura tanggal 18 Desember 2022, sejumlah pemuda dan masyarakat adat melakukan aksi penolakan dengan membentangkan spanduk yang berisikan penolakan terhadap Penjabat Bupati Jayapura yang berasal dari luar dan bukan Orang Asli Papua (OAP) asal Kabupaten Jayapura di depan pintu gerbang pagar Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura.
Walaupun diketahui pada Ahad sore, 18 Desember 2022, pelantikan Pj Bupati Jayapura yang direncanakan pada hari Senin, 19 Desember 2022 bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja Gedung C Kemendagri Jakarta ditunda sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut.
Aksi pembentangan spanduk penolakan Pj Bupati Jayapura itu langsung diwarning keras oleh Ketua Dewan Adat Suku Sentani (DASS) Origenes Kaway.
“Sebagai tokoh adat dan juga ketua Dewan Adat Suku Sentani, saya ingin sampaikan bahwa adat punya sistem. Jadi, kami harap kita semua dapat menerima dan biarkan dia (Pj) boleh dapat bekerja saat dia ditetapkan dan dilantik nanti. Jadi, gerakan-gerakan tambahan itu saya pikir lebih baik stop,” jelas Origenes Kaway yang juga Ondofolo Kampung Bambar ini saat menemui wartawan media online ini, di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, kemarin.
Apapun yang diputuskan Kemendagri, Anggota DPR Papua ini berharap seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh mendukungnya demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
“Karena keputusan-keputusan yang kitong usulkan, baik dari dewan adat dan juga dari pemerintah itu semuanya tidak diterima. Alasan-alasan tidak diterima (ditolak), itu juga kitong tidak tahu. Jadi, apapun yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri itu adalah yang terbaik bagi masyarakat di Bumi Khenambay Umbay,” paparnya.
“Jadi, tidak boleh ada gerakan-gerakan tambahan dana stop dengan semua cara itu. Kalau cara begitu kamu lakukan itu cara yang tidak bermartabat dan orang yang tidak punya budaya. Kalau begitu kita rubah motto Khenambay Umbay ini ganti dia dengan model tulisan apa kah?. Jadi, saya berharap stop dengan semua cara-cara seperti itu, ko juga berteriak tidak sampai atau didengar, ko juga merontak tidak dapat. Karena keputusan dari Mendagri adalah keputusan yang final dan siap dilaksanakan,” harapnya mengakhiri wawancaranya.
Sejak Bupati Jayapura Mathius Awoitauw dan Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro berakhir masa jabatannya pada Senin, 12 Desember 2022 lalu, hingga saat ini roda pemerintahan dipimpin oleh Sekda Kabupaten Jayapura Dr. Dra. Hana S. Hikoyabi, S.Pd., M.KP., dengan status sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jayapura. (ewako)*
