SENTANI,tabloidpapua.com, – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura Dr. Hana S. Hikoyabi, M.KP., meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura untuk tidak asal kritik pemerintah tanpa memiliki data yang lengkap. Sekda dengan tegas membantah informasi yang beredar di publik Kabupaten Jayapura, bahwa jumlah belanja pegawai lebih besar dibandingkan belanja publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.
“Pemerintah daerah Kabupaten Jayapura yang punya anggaran dengan struktur APBD itu, kami punya TPP yang paling rendah dan tidak manusiawi bahkan masih sampai sekarang. Terus siapa yang bicara itu tadi, dia masuk dalam tim anggaran dan dia orang Tim anggaran kah. Jadi, kam jang dengar-dengar yang di pinggir jalan itu. Kalau tim anggaran itu bahas disini, bukan bicara-bicara di pinggir jalan seperti mau beli sayur dan gorengan. Itu semua dibahas dalam sini,” katanya, ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin, 3 April 2023.
“Jadi tim anggaran itu bahasnya di sini, bukan bicara di jalan-jalan. Maka belanja barang tidak boleh melebihi belanja aparat dan sampai hari ini kami belum rapat dengan tim anggaran. Jadi saya belum tahu, siapa yang bikin rumus itu,” cetus Mama Sekda sapaan akrabnya dengan tegas.
Dirinya pun mencontohkan, anggaran TPP bagi ASN di Kabupaten Jayapura saat ini, bahkan masih sangat kecil atau rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lainya. Sehingga mana mungkin belanja aparat lebih tinggi dibanding belanja publik. Untuk itu, mantan Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura ini pun meminta agar masyarakat di daerah ini tidak asal mengkritik pemerintah tanpa memiliki dan memegang data yang benar-benar valid.
“Kami di daerah ini punya TPP saja yang paling rendah. Masih sampai sekarang, lalu siapa yang bicara begitu,” sesalnya.
Selain itu, Mama Sekda menjelaskan, untuk mencari atau mendapatkan anggaran guna mencukupi satu item pembelanjaan itu bukan sebuah perkara yang mudah. Sejauh ini Kabupaten Jayapura selalu membiayai aparatnya secara rasional.
Hana Hikoyabi menyampaikan, jika bicara soal dana atau insentif aparat, dirinya selaku Sekda Kabupaten Jayapura justru hanya menerima tunjungan sekitar 7 juta rupiah setiap bulan. Ini berbeda dengan daerah lain yang menerima tunjangan jauh diatasnya. Namun baginya, bukan soal uang yang menjadi prioritas utama, namun yang paling utama adalah bagaimana membangun Kabupaten Jayapura ini semakin baik kedepannya.
“Apalagi provnsi sudah lebih, kepala-kepala seksi saja sudah dapat lebih dari Sekda. Tapi, saya sebagai Sekda ini saja yang mau terima seperti itu. Karena ini saya punya negeri, negeri Tabi. Saya mau kerja untuk saya punya masyarakat, bukan orientasinya ke uang, walaupun saya juga butuh uang,” pungkasnya. (ewako)*
