Kabupaten Teluk Bintuni, 24 April 2026 – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua (UIP MPA) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Papua Barat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Rugi atas tanah dan tanaman sebagai bagian dari proses pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Bintuni berkapasitas 10 MW.
Kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Kamis (23/4) ini melibatkan 7 orang masyarakat pemilik hak atas tanah dan para pemangku kepentingan seperti Kepala Kepolisian Sektor Bintuni, Komandan Koramil 1806-01/Bintuni, Kepala Distrik Bintuni, serta Lurah Bintuni Timur.
Manager UPP MPA 4, Reza Aditya Rizkiyanto, menyampaikan bahwa musyawarah ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pengadaan tanah, dengan mengedepankan komunikasi terbuka antara PLN dan masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa proses penetapan ganti kerugian berjalan secara transparan dan adil, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami juga berupaya terus menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui pendekatan yang terbuka dan persuasif,” ujar Reza.
Dalam pelaksanaannya, musyawarah berlangsung secara partisipatif, di mana masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, masukan, serta memperoleh penjelasan secara menyeluruh terkait mekanisme dan bentuk ganti kerugian yang akan diberikan.
Fince Yettu, salah satu perwakilan masyarakat menyambut positif pelaksanaan kegiatan ini dan mengapresiasi pendekatan yang dilakukan oleh PLN dalam melibatkan warga.
“Kami merasa benar-benar dilibatkan dalam proses ini. Penjelasan yang diberikan juga terbuka dan mudah dipahami, jadi kami bisa mengerti tahapan yang berjalan serta hak-hak kami sebagai masyarakat,” ungkapnya.
General Manager PLN UIP MPA, Raja Muda Siregar, menegaskan bahwa pembangunan PLTMG Bintuni 10 MW merupakan bagian dari upaya PLN untuk menghadirkan pasokan listrik yang lebih andal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Teluk Bintuni dan sekitarnya.
“Bagi kami, pembangunan ini bukan hanya tentang menghadirkan infrastruktur kelistrikan, tetapi juga bagaimana prosesnya bisa berjalan selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Karena itu, kami memastikan setiap tahapan dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan keberlanjutan,” ujar Raja.
Ia juga menambahkan bahwa pendekatan yang humanis dan kolaboratif menjadi kunci dalam setiap pelaksanaan proyek.
“Kami percaya, dengan komunikasi yang terbuka dan keterlibatan aktif masyarakat, proyek ini tidak hanya akan memperkuat sistem kelistrikan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi di daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, keberadaan PLTMG Bintuni 10 MW nantinya diharapkan dapat mendukung aktivitas industri, meningkatkan kualitas layanan listrik, serta menjadi salah satu pendorong utama dalam pembangunan wilayah Papua Barat yang lebih maju dan berkelanjutan.***
