SENTANI,tabloidpapauabru.com,- Bimtek Pengelolaan Informasi Adminduk yang diinisiasi olej Disdukcapil Kabupaten Jayapura mendapatkan apresiasi dan dinilai sangat penting dalam rangka melakukan peneriban kependudukan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal itu dikatakan Penjabat Bupati Kabupaten Jayapura, Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si., kepada media Online ini usai membuka dengan resmi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Pendayagunaan Data Kependudukan.
Yang dilksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jayapura di Sentani, Selasa, 22 Agustus 2023.
“Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain,” ujar Triwarno Purnomo.
Lanjut Pj Bupati Triwarno menyampaikan, kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan penting dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang bersifat publik maupun lintas sektor, terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan.
“Kemudahan bagi penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya, serta untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya,” paparnya.
Dikatakannya, cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Jayapura per 30 Juni 2023, yaitu untuk KTP-el baru mencapai 93,68 persen dari target 99 persen, akta kelahiran 0-17 tahun baru mencapai 96,19 persen dari target mencapai 98 persen, kartu identitas anak (KIA) masih sangat rendah yaitu, 16,55 persen dari target 50 persen dan IKD capai 1,05 persen dari target 25 persen.
“Cakupan yang masih rendah atau belum memenuhi target ini, tentunya dipicu oleh beragam tantangan yang memunculkan kerentanan Adminduk, seperti geografis dan latar belakang ekonomi. Hal ini mendorong sekretariat AKPSH di bawah Bappenas dan UNICEF untuk melakukan pemantauan dan mempelajari isu, serta menemui kendala dan hambatan penyelenggaraan administrasi kependudukan,” kata mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Keerom ini.
Sesuai dengan mottonya sebagai Penjabat Bupati Jayapura, yaitu Hapus Air Mata. Dimana, merupakan akronim dari harus Jayapura selalu jadi andalan Indonesia, rakyat maju sejahtera.
“Melalui motto ini, saya berharap Bimtek ini dapat memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Serta, mewujudkan masyarakat Kabupaten Jayapura yang sejahtera, dan dapat bersaing dengan daerah lain di Indonesia,” pungkas pria yang pernah menjabat sebagai Pjs Bupati Asmat ini. (ewako)*
