JAYAPURA.tabloidpapuabaru.com,- Menyikapi persoalan status politik Papua yang bertahun-tahun tak kunjung selesai-selesai, itu disebabkan pemerintah Jakarta tidak mau duduk bersama (dialog) mencari solusi, agar status politik Papua tidak berlarut-larut. Kalau tidak ada dialog antara Papua, Jakarta dan PBB maka persoalan Papua akan terus berkepanjangan.
“tidak ada jalan lain untuk selesaikan persoalan Papua, kecuali pemerintah Indonesia buka diri untuk dialog segi tiga antara Papua-Jakarta dan PBB untuk mencari kebenaran status politik Papua. Sebab saya lihat bahwa masalah Papua akan selesai setelah ada dialog, sehingga semua jelas disana, karena kalau tidak ada dialog maka sampai kapan pun Papua akan terus bergejolak dan mengakibatkan korban jiwa baik dari masyarakat sipil dan juga dari TNI/Polri”. Demikian ditegaskan Pengamat Sosial Politik Papua, Drs. Wempi Aronggear, BSc,MSc.PH, melalui riilis resminya yang diterima media online ini Sabtu 6 Mei 2023.
Wempi menuturkan, bahwa Pemerintah pusat harus terbuka dan mampu menjelaskan kronologis status politik Papua yaitu rekonstruksi trikora 1962 dan penentuan pendapat rakyat 1969 , itu terbuka kepada rakyat Papua dan PBB, sehingga semua jelas disana, tidak bisa lagi pemerintah menggunakan kekuatan senjata. Karena konflik Papua suda terjadi bertahun-tahun, dari tahun 1961 setelah adanya trikora itu muncullah OPM dan sampai sekarang yang dinamanakan KKB itu, yang menuntut hak penentuan nasib sendiri.
Pokoknya tidak ada jalan lain, karena semua jalan dan cara pendekatan telah dilalui oleh Pemerintah Jakarta, contoh melalui pendekatan pembangunan, kesejahteraan, infrastruktur pendekatan budaya dan lain sebagainya tetapi tidak membuahkan hasil.
Oleh sebab itu sekali lagi Aronggear mengatakan bahwa, hanya dengan satu jalan, yaitu Dialog damai, dialog segi tiga antara Papua-Jakarta dan PBB, itu baru persoalan papua bisa jelas dan terang bagi semua warga Papua dan Dunia.
Sementara itu situasi papua hingga saat ini aman terkendali pasca penyanderaan pilot Susi Air, Kapten Philips Marthen, oleh KKB beberapa waktu lalu yang hingga kini memasuki bulan ke empat. Pemerintah Indonesia saat ini masih terus melakukan ucpaya penyelamatan dengan tetap mengedepankan kemanusiaan.**
