JAYAPURA-tabloidpapuabaru.com,- Pemerintah Provinsi Papua mulai menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Non-Appendix CITES Provinsi Papua Tahun 2026. Regulasi ini disiapkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati di Tanah Papua.
Kick Off penyusunan Raperda tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Papua, Dr. Aryoko A.F. Rumaropen, S.P., M.Eng., di Jayapura, Selasa (11/8/2026).
Dalam sambutannya, Aryoko menegaskan bahwa penyusunan regulasi tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Papua untuk menjaga kekayaan hayati yang tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga menjadi bagian dari identitas daerah dan kehidupan masyarakat adat.

Papua merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tinggi, dengan berbagai jenis tumbuhan dan satwa endemik yang memiliki nilai ekologis, ekonomi, budaya, maupun ilmiah.
Namun, keberadaan berbagai spesies tersebut menghadapi ancaman, mulai dari kerusakan habitat, perburuan liar, perdagangan ilegal hingga perubahan fungsi kawasan.
Perluas Perlindungan di Luar Appendix CITES
Aryoko mengatakan, upaya perlindungan selama ini cenderung berfokus pada jenis tumbuhan dan satwa yang telah masuk dalam daftar Appendix CITES. Padahal, masih terdapat banyak spesies khas Papua yang belum tercantum dalam daftar tersebut, tetapi memiliki peran penting bagi ekosistem dan kehidupan masyarakat.
Karena itu, menurutnya, Raperda tersebut diharapkan menjadi instrumen hukum untuk memberikan perlindungan lebih awal melalui pendekatan yang preventif, adaptif dan berkelanjutan.
Regulasi tersebut juga diharapkan memberikan kepastian hukum terhadap berbagai jenis tumbuhan dan satwa yang dinilai perlu mendapatkan perlindungan, sekaligus memperkuat konservasi berbasis ilmu pengetahuan tanpa mengabaikan kearifan lokal masyarakat adat.
“Perlindungan tumbuhan dan satwa liar harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap kearifan lokal masyarakat adat yang selama ini telah memiliki praktik pengelolaan sumber daya alam secara turun-temurun,” demikian disampaikan dalam sambutan Wakil Gubernur.
Libatkan Masyarakat Adat dan Akademisi
Menurut Aryoko, masyarakat hukum adat memiliki posisi penting dalam menjaga kelestarian alam Papua. Pengetahuan dan praktik tradisional yang diwariskan antargenerasi dinilai dapat menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Penyusunan Raperda ini juga dinilai sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Papua, yakni “Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera dan Harmoni (Papua CERAH).”
Perlindungan sumber daya alam, kata Aryoko, merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan yang harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Ia menegaskan, perlindungan tumbuhan dan satwa liar bukan semata-mata menjadi tanggung jawab sektor kehutanan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Karena itu, proses penyusunan Raperda diminta dilakukan secara komprehensif, partisipatif dan akuntabel dengan melibatkan pemerintah, DPR Papua, akademisi, lembaga penelitian, masyarakat hukum adat, organisasi masyarakat sipil serta para mitra pembangunan.
Diharapkan Menjadi Regulasi yang Implementatif
Aryoko berharap Raperda yang dihasilkan nantinya memiliki landasan ilmiah yang kuat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mampu menjawab berbagai tantangan konservasi di Papua, baik saat ini maupun pada masa mendatang.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar mengesampingkan kepentingan sektoral dan kelompok dalam proses penyusunan regulasi.
“Proses penyusunan Peraturan Daerah ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga kekayaan alam Papua sebagai warisan yang harus kita serahkan kepada generasi mendatang dalam kondisi yang lebih baik,” ujarnya.
Atas nama Pemerintah Provinsi Papua, Aryoko menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan RI, Balai Besar KSDA Papua, perangkat daerah, akademisi, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
Ia berharap seluruh tahapan penyusunan Raperda berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan regulasi yang berkualitas, implementatif serta memberikan manfaat nyata bagi perlindungan keanekaragaman hayati Papua.
Kick Off penyusunan Raperda Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Non-Appendix CITES Provinsi Papua Tahun 2026 kemudian secara resmi dinyatakan dibuka oleh Wakil Gubernur Papua.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah konkret Papua dalam membangun sistem perlindungan keanekaragaman hayati yang lebih kuat, sekaligus memastikan kekayaan alam Papua tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.






