JAYAPURA.tabloidpapuabaru.com,- Forum Pemimpin Redaksi Media Orang Asli Papua (FPRM-OAP) mendukung DPR Papua agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua segera melakukan pergantian pejabat di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, khususnya Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Papua.
Dukungan itu disampaikan Ketua FPRM-OAP, Simon Baab, Jumat , 01 September 2023 di Jayapura.
Dia menegaskan sejak Pemprov Papua melakukan perampingan OPD tahun 2020 lalu, Biro Humas dan Protokoler Setda Papua dileburkan kedalam Dinas Kominfo Papua, saat itulah, peran dan kerjasama dengan pers tidak maksimal.
Terbukti dengan sosialisasi kebijakan dan implementasi pembangunan yang dilakukan Pemprov sangat minim. Hanya satu dua media yang diakomodir kerjasama, kalau diakumulasi dalam beberapa tahun terakhir mencapai ratusan bahkan milliar rupiah.
Sebaliknya,kata Simon,media-media OAP yang selama ini menjadi ujung tombak menginformasikan kebijakan pembangunan Pemprov Papua sama sekali tidak digubris dengan alasan yang tidak jelas. Padahal, dinas ini mengelola anggaran milliaran rupiah.
“Teman-teman pemimpin media asli Papua melaporkan, tagihan-tagihan media mereka dikembalikan, tanpa alasan yang jelas. Padahal dinas ini kelola dana milliar rupiah. Kita ke kantor Kominfo tidak diterima, pejabatnya mungkin alergi dengan wartawan OAP. Kenapa Kadis Kominfo kembalikan tagihan media anak-anak asli Papua? Itu jadi pertanyaan,”kritik Simon.
Simon bilang saat Biro Humas dan Protokol Pemprov Papua dipimpin OAP, hubungan dan kerjasama dengan media-media OAP berjalan baik.
“Tapi sekarang, Kominfo kerjanya kelola medsos. Bikin Podcast pengadaan alat-alatnya, kemudian pengadaan videotron. Kelihatan sekali lebih berorientasi proyek,”tambahnya.
“Dana Otsus trilliunan yang dikirim Jakarta untuk Papua tujuannya untuk berdayakan OAP. Terus kerjasama media di Kominfo itu ada media OAP kah. Jangan bicara Affirmasi Otsus, kalau implementasinya nol besar,”tandas pria yang puluhan tahun menekuni dunia jurnalistik itu.
Sementara itu, dalam Laporan Komisi IV DPR Papua pada pembahasan Rancanangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023, menyampaikan bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa mengalami perubahan dengan adanya penambahan sebesar Rp 2.397.462.763.864 dari sebelumnya hanya sebesar Rp 3.517.754.004.800 sehingga menjadi Rp 5.915.216.768.664
Dari jumlah tersebut yang dialokasikan untuk lima OPD Mitra Komisi IV adalah sebesar Rp.1.020.611.540.141 atau mengalami penambahan sebesar Rp.203.644.520.746,- dari sebelumnya hanya Rp.816.967.019.395.
Prosentase alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur dan sumber daya mineral mitra komisi IV adalah 17,25% dari total Perubahan APBD tersebut.
Dari 17,25% atau sebesar lebih dari Rp 1,02 triliun teralokasi kepada mitra komisi IV, didominasi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR PKP) sebesar 84.10 % atau lebih dari Rp 858,2 milyard.
Kemudian Dinas perhubungan sebesar 5,11%,
Dinas ESDM dialokasikan sebesar 4,93 %,
Dinas PMK OAP sebesar 3,53 %
Dinas Kominfo 2,34 % atau sekitar Rp 23,8 milliar.
Diketahui bahwa Sebelumnya , Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Thomas Sandegau mendesak Pemerintah Provinsi Papua untuk segera melakukan pergantian pejabat di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dengan Baik.
Salah satu OPD yang disorot Sandegau adalah Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Papua. Ia dengan tegas menyatakan pergantian di dinas ini harus dilakukan karena kinerja dan layanannya buruk dan tidak maksimal.
“Kita minta Kadis Kominfo harus dicopot. Ganti dengan figur yang memahami tugas dan fungsi dinas ini. Kinerja buruk sekali,”tegas Thomas, Rabu malam, 30 Agustus 2023, di Jayapura.
Dikatakannya, Kominfo harusnya menjadi corong atau juru bicara Pemerintah Provinsi Papua tapi kenyataannya, lanjut anggota DPRP Partai Demokrat itu, dinas tersebut lebih banyak mengerjakan kegiatan dan proyek miliaran rupiah yang tidak produktif.
Contohnya proyek videotron yang nilainya miliaran rupiah namun tidak memberikan manfaat. Karena informasi yang tertera di videotron tidak jelas dan tidak efektif karena pesannya tidak sampai ke publik di seluruh Papua.
“Padahal, tugas Kominfo memberikan informasi tentang pembangunan dan kebijakan pemerintah hingga ke kampung-kampung dan daerah terpencil,”ujar Thomas kesal sembari menegaskan bahwa kinerja dinas Kominfo buruk terbukti dari penyajian video masa kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal, pada Rapat Paripurna Dalam Rangka Pengumuman Usul Pemberhentian Akhis Masa Jabatan Gubernur Papua tahun 2018-2023, Jumat, 25 Agutus 2023. (Tim)**
