JAYAPURA-TABLOID PAPUA BARU.COM,- Anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan dari daerah pemilihan Pegunungan Bintang meminta pemerintah dan seluruh pihak yang mendorong pembentukan daerah otonomi baru atau DOB di wilayah itu menghindari tumpang tindih wilayah yang dapat memicu konflik sosial.
Mereka meminta setiap usulan pemekaran dibahas secara terbuka dengan melibatkan masyarakat adat dan masyarakat setempat, terutama berkaitan dengan batas wilayah dan cakupan distrik.
Anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan dari Dapil Pegunungan Bintang, Apia Lepitalen, S.Ian, M.M mengatakan pihaknya tidak menolak aspirasi pemekaran selama tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendekatkan pelayanan publik.
“Secara umum kami dari lembaga DPR Provinsi Papua Pegunungan, perwakilan Pegunungan Bintang, tidak keberatan dan kami juga tidak membatasi. Kami terbuka untuk menerima aspirasi pemekaran yang menyangkut kesejahteraan masyarakat Pegunungan Bintang,” kata Apia, saat dihubungi media ini via apilkasi pesan wathsapp pada Selasa (15/9/2026).
Menurut Apia, pemekaran harus dilihat dari kebutuhan masyarakat, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik dan mengurangi kemiskinan.
“Yang layak dimekarkan menyangkut kesejahteraan itu yang diutamakan. Kita harus melihat dari sisi positifnya, yaitu untuk mendekatkan pelayanan dan untuk mengurangi kemiskinan,” ujarnya.
Ketengban diminta diprioritaskan
Apia mengatakan perjuangan pembentukan Kabupaten Ketengban telah berlangsung sejak 2006 dan telah melalui berbagai tahapan.
Ia menyebut berdasarkan informasi yang diterimanya, perjuangan tersebut telah masuk dalam Prolegnas serta tahapan resmi pembentukan DOB di tingkat pemerintah pusat dan DPR RI.
“Perjuangan DOB Ketengban ini prosesnya panjang dan dari berbagai proses itu sudah dilalui. Sudah masuk dalam Prolegnas dan masuk dalam tahapan resmi pembentukan DOB di tingkat pemerintah pusat dan DPR RI,” katanya.
Karena itu, Apia meminta perjuangan Ketengban diprioritaskan sebelum pemerintah maupun kelompok masyarakat mendorong pembentukan DOB Okmin Papua dan Okmin Selatan.
“Saya secara pribadi dan secara kelembagaan siap mendukung hadirnya Kabupaten Ketengban. Seharusnya kita prioritaskan terlebih dahulu Ketengban,” katanya.
Menurut Apia, setelah perjuangan Ketengban mendapatkan kejelasan, barulah seluruh pihak dapat bersama-sama membahas dan memperjuangkan usulan pemekaran lainnya.
“Setelah itu baru kita berjuang sama-sama untuk hadirkan Kabupaten Okmin dan Okmin Selatan,” ujarnya.
Pertanyakan dokumen DOB Okmin
Apia juga mempertanyakan munculnya usulan pembentukan DOB Okmin Papua dan Okmin Selatan.
Ia mengatakan dirinya bersama lembaga DPR Papua Pegunungan belum pernah menerima rancangan pembentukan kedua DOB tersebut secara resmi.
“Saya pribadi dengan lembaga kami belum pernah menerima rancangan pembentukan DOB Okmin Papua dan Okmin Selatan,” katanya.
Ia mempertanyakan siapa yang menjadi tim pembentukan kedua DOB tersebut serta distrik dan wilayah mana saja yang masuk dalam rencana pemekaran.
Menurutnya, dokumen mengenai cakupan dan batas wilayah harus dibuka secara jelas agar masyarakat mengetahui wilayah masing-masing calon DOB.
“Mereka harus menyiapkan dokumen sesuai aturan supaya kami tahu Kabupaten Okmin Papua dan Okmin Selatan itu dari distrik mana dan wilayah mana ke wilayah mana,” ujarnya.
Apia juga mengaku mendengar adanya distrik yang sebelumnya masuk dalam rencana DOB Ketengban, tetapi kemudian disebut masuk dalam rencana DOB Okmin Papua.
Ia menegaskan perubahan cakupan wilayah tidak boleh dilakukan sepihak.
“Kalau ada pemisahan distrik dan wilayah antara Kabupaten Okmin Papua dengan Kabupaten Ketengban, harus ada persetujuan masyarakat adat dan masyarakat setempat,” katanya.
Minta masyarakat dilibatkan
Apia meminta tim pembentukan DOB Ketengban maupun tim pembentukan DOB Okmin turun langsung ke masyarakat untuk membicarakan batas wilayah dan aspirasi pemekaran.
Menurutnya, masyarakat adat harus diberikan ruang untuk menentukan pilihan mereka sendiri.
“Jangan karena satu atau dua oknum punya kepentingan, lalu mengatasnamakan pembagian wilayah di atas kertas. Itu sangat tidak boleh,” ujarnya.
Ia meminta kedua tim duduk bersama masyarakat untuk memastikan batas wilayah dan mengetahui aspirasi masyarakat.
“Masyarakat sendiri yang menentukan pilihan. Jangan semena-mena mengambil data berdasarkan kepentingan sendiri,” katanya.
Yatina pertanyakan penyerahan berkas
Anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan dari Dapil Pegunungan Bintang, Yatina Kogoya, juga mempertanyakan proses penyerahan berkas terkait tiga DOB, yakni Ketengban, Okmin Papua dan Okmin Selatan.

Yatina mempertanyakan mengapa proses tersebut tidak melibatkan masyarakat Ketengban.
“Cuma dipertanyakan kenapa itu bupati dan tim Okmin Papua dan Selatan serahkan berkas tiga DOB Ketengban, Okmin Papua dan Papua Selatan. Itu serahkan secara pribadi atau sepihak. Kenapa tidak libatkan orang Ketengban?” kata Yatina.
Ia mempertanyakan alasan masyarakat Ketengban tidak dilibatkan dalam proses tersebut.
“Di balik itu ada apa? Ada rahasia-rahasia yang tidak bisa tahu oleh orang Ketengban, ya harus dipertanyakan,” ujarnya.
Menurut Yatina, keterlibatan masyarakat penting untuk memastikan proses pemekaran berjalan transparan dan tidak menimbulkan persoalan mengenai wilayah maupun kepentingan masyarakat adat.
Pemerintah diminta buka forum bersama
Apia meminta Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang membuka forum bersama seluruh pihak untuk membahas rencana pemekaran di wilayah tersebut.
Forum itu, menurut dia, penting untuk memperjelas persyaratan setiap calon DOB, dokumen yang telah disiapkan, serta batas wilayah masing-masing.
“Pemerintah harus membuka audiensi dalam rapat forum semua pihak yang ada di Pegunungan Bintang. Kita harus tahu syarat mana yang sudah siap dimekarkan, syarat mana yang sudah disiapkan, dan wilayah mana yang menjadi batas masing-masing DOB,” katanya.
Ia khawatir ketidakjelasan mengenai batas wilayah dan proses pemekaran dapat memicu konflik sosial.
“Jangan terus membingungkan masyarakat. Pada akhirnya nanti konflik sosial akan muncul,” ujarnya.
Apia mengatakan pemerintah daerah harus melibatkan DPR Papua Pegunungan, DPR Kabupaten Pegunungan Bintang, masyarakat adat, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam pembahasan pemekaran.
Tarius minta pemerintah fokus pada pelayanan
Anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan dari Dapil Pegunungan Bintang, Tarius Mul, S.Sos., meminta pemerintah menyelesaikan terlebih dahulu persoalan pembangunan dan sumber daya manusia sebelum mendorong agenda pemekaran lainnya.
“Pemerintahnya jalan dulu semua baik, mungkin ada SDM yang berhamburan pengangguran di sana baru kita pikir yang lain lagi,” kata Tarius.
Ia mengingatkan agar proses pemekaran tidak menimbulkan tumpang tindih kepentingan maupun wilayah.
“Jadi tidak boleh terjadi tumpang tinggi begitu,” ujarnya.
Menurut Tarius, pemerintah harus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan baik dan persoalan pembangunan ditangani terlebih dahulu sehingga pemekaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Tolak pemekaran dengan cara potong jalan
Apia meminta setiap kelompok yang memperjuangkan DOB mengikuti mekanisme dan prosedur yang berlaku.
Ia menolak apabila ada pihak yang mencoba mempercepat kepentingannya dengan mengambil wilayah yang telah lama diperjuangkan kelompok lain.
“Kita masing-masing punya tujuan harus sesuai mekanisme dan prosedur yang ada. Jangan main potong sana-sini. Itu sudah pasti menghadirkan konflik sosial,” katanya.
Ia mengatakan anggota DPR Papua Pegunungan dari Dapil Pegunungan Bintang akan terus mendorong pemerintah pusat, DPR RI, DPD RI, Komisi II DPR RI hingga Presiden agar agenda pembentukan DOB, khususnya Ketengban, mendapat perhatian.
“Kami selalu mendorong dan mengingatkan pemerintah untuk mendorong agenda ini kepada DPR RI, DPD RI, Komisi II, bahkan pusat kepada Presiden supaya pembentukan daerah DOB, terlebih Ketengban, harus diselesaikan,” katanya.
Pemekaran diminta tidak menjadi sumber konflik
Apia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menciptakan persoalan baru di tengah masyarakat Pegunungan Bintang.
Ia meminta pemerintah lebih mengutamakan kepentingan kesejahteraan masyarakat daripada kepentingan politik atau kelompok tertentu.

“Jangan karena sudah selesai dua periode mau bersaing di Papua Pegunungan, lalu membuat lahan baru untuk masalah baru. Cukup kita menderita di Pegunungan Bintang,” katanya.
Ia berharap pemerintah membuka ruang komunikasi dengan seluruh pihak.
“Kalau bisa pemerintah hari ini kurangi niat yang lain dan utamakan kepentingan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Apia menegaskan dirinya bersama anggota DPR Papua Pegunungan lainnya dari Dapil Pegunungan Bintang akan terus memperjuangkan pembentukan Kabupaten Ketengban.
“Ini bukan kerja dengan uang, bukan juga untuk kepentingan tertentu. Kami berpikir hanya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kami akan berjuang sampai pembentukan DOB Ketengban dan itu menjadi prioritas utama kami,” katanya. (*)






