BIAK-tabloidpapuabaru.com,- Calon Bupati Biak Numfor Nomor Urut 01, Markus O. Mansnembra,SH,MM memastikan tidak ada lagi pasien yang ditolak di fasilitas pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit di Kabupaten Biak Numfor, jika masyarakat memberikan mandat kepada dirinya dan Jimmy Carter Rumbarar Kapissa, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor periode 2024-2029.
“Jangan ada lagi pasien-pasien yang ditolak di fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah harus benar-benar hadir untuk masyarakat, di era Markus dan Jimmy, kami optimis memperbaiki (sehingga) pelayanan kedepan lebih maksimal,”ungkap Markus Mansnembra saat berorasi dalam kampanye akbar di dapil 1 Biak Kota, Rabu (20/11).
Markus juga memastikan bakal memperhatikkan tenaga dokter dan tenaga medis serta tenaga penunjang kesehatan lainnya termasuk memperhatikan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang saat ini menjadi keluhan utama di Kabupaten Biak Numfor, yang diakibatkan tata kelola pemerintahan yang menyebabkan APBD tidak sehat.
Kata dia, berkaca dari pengalaman sebagai Penjabat Bupati Sarmi, pihaknya sempat melaksanakan penandatangan kerjasama bersama RSUD Jayapura maupun RSUD Abepura dalam menjamin kesehatan masyarakat Kabupaten Sarmi.
“Masyarakat Sarmi mendapat pelayanan maksimal di berapa rumah sakit di Kota Jayapura, cukup dengan KTP Sarmi mereka bisa berobat dan pulang dalam keadaan sehat. Jika ada pasien yang meninggal, pemerintah tanggung jenasah sampai tiba di Sarmi,”kata pria yang juga sempat menjabat Sekda Kabupaten Biak Numfor ini.
Dirinya menjelaskan untuk peningkatan pelayanan kesehatan, tentu pihaknya optimis bisa memperbaiki dan meningkatkan tata kelola pelayanan kesehatan baik di puskesmas dengan ketersediaan tenaga dokter hingga dokter spesialis maupun tenaga medis dan penunjang kesehatan lainnya.
Dengan presentasi alokasi anggaran dari dana Otonomi Khusus, Markus optimis bakal meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, termasuk menekan angka kematian ibu maupun menurunkan angka stunting di Biak Numfor, tentu dengan sinergitas dengan pemerintah provinsni maupun pemerintah pusat.***
