JAYAPURA-TABLOID PAPUA BARU.COM,- Mantan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua, Pdt. Semuel K.Waromi, SH, MA., yang juga Pembina Himpunan Pengusaha Muda Anak Asli Papua (Hipmas) Provinsi Papua, mendorong pemerintah memperkuat kebijakan afirmasi bagi pengusaha Orang Asli Papua (OAP).
Waromi menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat telah memberikan ruang dan peluang bagi pengusaha asli Papua untuk berkembang dalam pelaksanaan pembangunan di Tanah Papua.
Menurutnya, kebijakan yang ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap putra-putri asli Papua, khususnya pelaku usaha lokal.
“Perpres ini memberikan angin segar bagi pengusaha asli Papua. Ini merupakan bentuk afirmasi atau proteksi terhadap putra-putri terbaik Papua yang berada di tiga zona ekologi, yakni wilayah kepulauan, lembah dan rawa, serta pegunungan,” kata Waromi kepada media ini seusai mengikuti Rapat Konsolidasi Hipmas Provinsi Papua di Sekretariat Hipmas, Argapura, Kota Jayapura, Sabtu (29/8/2026).
Ia berharap pemerintah saat ini kembali meninjau dan memperkuat implementasi kebijakan afirmasi tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh pengusaha asli Papua.
Waromi mengatakan, para pengusaha muda asli Papua saat ini membutuhkan kepastian bahwa kebijakan afirmasi pemerintah benar-benar memberikan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
“Berlian dan intan-intan ini sedang menunggu. Sekarang mereka bangkit dan bertanya, apakah benar pemerintah memberikan afirmasi dan akses bagi kami atau tidak,” ujarnya.
Dorong Peran Wakil Presiden
Waromi juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan pengusaha asli Papua, khususnya dalam konteks pembangunan di enam provinsi di Tanah Papua.
Ia menilai, penguatan Hipmas perlu diarahkan untuk membuka ruang yang lebih besar bagi pengusaha asli Papua di berbagai wilayah adat.
“Harapan kami, Wakil Presiden yang memiliki kewenangan dan perhatian terhadap enam provinsi di Tanah Papua dapat memberikan afirmasi secara nyata kepada kami,” katanya.
Menurut Waromi, penguatan pengusaha asli Papua bukan hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari semangat Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Ia menyebut terdapat tujuh wilayah adat yang menjadi bagian penting dalam pengembangan potensi masyarakat asli Papua, yakni Tabi, Saireri, Lapago, Meepago, Ha Anim, Bomberai, dan Domberai.
“Tujuannya adalah mengangkat derajat mereka agar dapat berdiri sejajar dengan saudara-saudara lainnya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.
Apresiasi Pemerintahan Sebelumnya
Waromi juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan sebelumnya yang dinilai telah memberikan dasar kebijakan bagi penguatan pengusaha asli Papua.
“Kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Presiden ke-6 SBY dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Presiden ke-8, Prabowo Subianto, juga sudah melangkah, tetapi kami berharap langkah tersebut dapat lebih maksimal,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah melibatkan Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus (KEP Otsus) Papua untuk bersinergi dengan Hipmas dalam mendorong pengembangan pengusaha asli Papua.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar semangat Otsus tidak berhenti pada kebijakan, tetapi diwujudkan dalam program dan tindakan nyata.
“Karena ini merupakan roh dari Otonomi Khusus. Kita ingin mengangkat derajat pengusaha asli Papua agar mampu menjadi tuan di negerinya sendiri,” katanya.
Hipmas Papua Pegunungan Siap Bangkit
Waromi secara khusus menyoroti rencana penguatan kembali Hipmas di Provinsi Papua Pegunungan. Ia berharap Perpres Nomor 84 Tahun 2012 dapat menjadi salah satu rujukan dalam memberikan ruang bagi pengusaha asli Papua Pegunungan untuk berkembang.
Menurutnya, pengusaha asli Papua Pegunungan telah lama menantikan adanya kebijakan afirmasi yang memberikan akses lebih luas terhadap peluang ekonomi dan pembangunan.
Ia menyebut momentum tersebut akan ditandai dengan rencana pelantikan kepengurusan Hipmas Papua Pegunungan pada 18 September 2026 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
“Putra-putra terbaik yang ada di Papua Pegunungan sedang menyambut momentum ini dengan sukacita. Mereka ingin bangkit dan menjadi tuan di negerinya sendiri,” tuturnya.
Waromi menambahkan, Hipmas sebelumnya telah berkembang di sejumlah kabupaten di Tanah Papua dan kini kembali didorong untuk memperkuat organisasi serta kapasitas pengusaha muda asli Papua.
Implementasi Otsus Harus Nyata
Lebih lanjut, Waromi menegaskan bahwa penguatan pengusaha asli Papua merupakan bagian dari cita-cita yang telah dituangkan dalam kebijakan Otonomi Khusus Papua.
“Bagi saya, ini merupakan cita-cita yang telah diundangkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus dan harus diimplementasikan melalui kebijakan eksekutif, yudikatif, maupun legislatif,” katanya.
Ia juga berharap Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Pegunungan dapat kembali menjadikan kebijakan afirmasi sebagai salah satu rujukan dalam mendorong keberpihakan terhadap pengusaha asli Papua.
Waromi menilai, keberadaan kebijakan afirmasi harus diikuti dengan implementasi yang konsisten sehingga masyarakat asli Papua tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam aktivitas ekonomi di daerahnya.
Ketentuan Afirmasi dalam Perpres 84/2012
Perpres Nomor 84 Tahun 2012 pada prinsipnya mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat. Regulasi tersebut menjadi salah satu instrumen kebijakan afirmasi bagi pelaku usaha asli Papua.
Salah satu bentuk kemudahan yang diatur adalah mekanisme penunjukan langsung untuk paket pekerjaan tertentu dengan batas nilai yang berbeda berdasarkan karakteristik wilayah.
Dalam ketentuan tersebut, batas nilai penunjukan langsung antara lain mencapai Rp500 juta untuk wilayah pesisir dan hingga Rp1 miliar untuk wilayah pegunungan yang sulit diakses, sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Waromi berharap semangat afirmasi tersebut terus diperkuat dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan serta perkembangan dunia usaha di Tanah Papua.
Menurutnya, keberpihakan terhadap pengusaha asli Papua harus diwujudkan melalui akses yang adil terhadap proyek pemerintah, peningkatan kapasitas, pendampingan, serta kepastian kesempatan untuk berkompetisi dalam pembangunan.
“Yang kami harapkan adalah afirmasi itu benar-benar dirasakan. Jangan hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi harus hadir dalam tindakan nyata,” pungkasnya. ( Laporan : mozes baab ) ***
