“ini bentuk Kriminalisasi kepada bapak Gubernur Papua dan tindakan Melakukan Pembunuhan Karakter”
JAYAPURA.tabloidpapuabaru.com,- Koalisi Rakyat Papua Save LE, yang tergabung dalam lima wilayah adat yakni Tabi, Saireri, Lapago, mee pago dan Anim Ha melakukan Protes Keras kepada lembaga KPK sebagai lembaga Independen Negara yang diharapkan dapat berkerja Profesional, namun sangat disayangkan Rakyat Papua menilai KPK hanya mencari-cari kesalahan bapak Gubernur Papua Lukas Enembe.
“Kami kaget kok tiba-tiba KPK tetapkan bapak gubernur Lukas Enembe sebagai tersangka indikasi kasus korupsi Gratifikasi/suap 1 Milliar. Pada hal kami dengar dari bapak gubernur bahwa uang 1 M yang dikirim ke bapak gubernur melalui rekening, itu adalah uangnya bapak gubernur Papua, itu uang pribadi, bukan suap dari pengusaha,”
Sehingga aksi spontanitas demo dengan tegas menuntut KPK untuk Stop Kriminalisasi bapak Gubernur Papua dan seluruh Pejabat Papua.
Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat Papua Save LE, Asri Gombo kepada puluhan awak media di Jayapura pecan ini, pasca ditetapkannya gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka Kasus korupsi gratifikasi.
Gombo tegas mengatakan bahwa, kasus yang menimpa bapak Lukas Enembe ini bukan pertama kali, tetapi suda dilakukan beberapa kali dalam bentuk intimidasi atau terror dan kriminalisasi kepada bapak gubenrur Papua.
“ini benar-benar membuat orang Papua merasa muak karena tindakan yang dilakukan oleh penyidik KPK adalah yang ke sekian kali, mulai upaya penyergapan yang dilakukan beberapa tahun lalu di Kantor Gubernur Papua, kemudian upaya operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta bahkan yang terjadi sekarang ini,”terangnya.
Dikatakan Orang Papua sadar betul bahwa Bapak gubernur Papua itu symbol orang Papua, sehingga kalau tindakan-tindakan seperti ini sangat tidak manusiawi, artinya bahwa bapak gubernur Papua ini suda menjaga Papua ini dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan harga mati yang luar biasa, dan seluruh orang Papua dan orang Nusantara kami menyaksikan itu, dan hasilnya kami menikmati saat ini.
Sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik KPK kami minta stop dan dicabut, sebab jika tidak maka dampaknya akan menjadi batu loncatan untuk menimbulkan konflik besar di Tanah Papua.
“bapak Lukas Enembe adalah orang yang sangat dewasa dalam segala persoalan dan beliau suda tau dan tidak lari,” jelasnya.
Disebutkan yang ditunjukan oleh KPK adalah bentuk kriminalisasi secara sistematis, massif dan pembunuhan karakter terhadap Pemimpin di Papua ini tidak boleh. Bukan saja bapak gubernur tapi pemimpin Papua semua tidak boleh dilakukan seperti ini.
Jika itu terjadi penyelewengan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, itu harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang akurat, jangan seperti penyidik KPK yang datang seperti siluman-siluman kemudian mengeluarkan sebuah status tersangkan kepada bapak Gubernur Papua, ini sangat tidak benar, dan kita public menilai ini agenda-agenda yang dibekingan oleh oknum-oknum tertentu, untuk kepentingan tertentu.
Masi kata Gombo bahwa KPK datang ke Papua menuntu Gubernur Papua dengan nilai 1 Miliar, masa setingkat gubernur Papua bahkan seluruh Indonesia mau korupsi dana 1 miliar, itu masuk logika ka tidak… ini benar-benar sesuaitu yang kami bisa saksikaan bersama bahkan anak kecilpun bisa sadari itu bahwa ini sebuah kebohongan , uang besar apa 1 miliar itu orang papua itu tidak kaget dengan uang satu miliar itu,”umbuhnya kesal.
Pada kesempatan Itu Wakil Ketua Koalisi Rakyat Papua Save LE, Otniel Deda berharap ada etika dari KPK, yang pertama KPK kan suda punya data dari inspektorat, BPK, bahwa provinsi Papua secara berturut-turut dalam pengelolaan keuangannya memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Itu artinya ada sebuah sukses dalam kepemimpinan gubernur Papua.
Dalam laporan BPK pengelolaan pemerintahannya baik, beliau sukses dalam panangan kebijakan dan juga penggunaan administrasi dan penggunaan keuangan , beliau dinyatakan sukses, dan itu Negara yang berikan reword kepada Gubernur provinsi Papua.
Reword itu dinilai, dikaji dan diberikan oleh lembaga-lembaga yang punya kompoten dalam Negara ini seperti BPK. Selama ini kami lihat bahwa konsep atau temuan penyalagunaan kekuangan atau yang dilakukan oleh beliau dalam bentuk disposisi, administrasi yang beliau lakukan atas nama gubernur inikan tidak ada temuan, beliau bersih dalam sisi pemerintahan.
“Sehingga kami melihat bahwa harus ada tahapan , jika KPK melihat ada transfer yang ke rekening gubernur Papua atas nama pribadi dia, kami berharap untuk ada etika yang harus diklarivikasi dulu. Klarivikasi kepada person kepada yang bersangkutan, dengan cara-cara yang betul-betul bermartabat dan sesuai prosedur , tidak langsung tetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” pinta Ottis.
Disebutkan pihaknya melihat bahwa dalam etika memberikan klarivikasi atau mempertanyakan sumber dana dari mana, inikan perlu ada proses mengklarivikasi, mengecek kepastian, sehingga sebagai seorang Gubernur Papua, seorang Tokoh Papua itu tidak dipermalukan, di public inikan pembunuhan karakter namanya, beliau ini tokoh besar orang Papua, beliau orang adat.
Jangan Oknum KPK memanfaatkan transfer 1 M untuk dijadikan peluang yang dibawa dalam kepentingan politik, apakah ini yang ditunggu-tunggu dicari cela-cela, ini tidak boleh karena lembaga KPK menjaga citra kepercayaan masyarakat sebagai lembaga yang betul-betul independent dan menjalankan semua prosedur dengan tepat dan akurat dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme dan aturan main yang ada.
Sekali lagi kami Kwalisi Rakyat Papua meminta kepada KPK untuk yang pertama meminta permohonan maaf kepada seluruh Rakyat papua, karena telah melakukan prosesi yang mencederasi nilai-nilai etika, nilai-nilai adat dan juga telah melukai seluruh orang Papua karena symbol orang Papua ada pada Pimpinan papua yang adalah merupakan harkat dan martabat orang Papua, yang mengurus seluruh masyarakat Papua yanga ada di Tanah Papua.(Nap)*
