JAYAPURA-tabloidpapuabaru.com,- Anggota Komisi XIII DPR RI, Tonny Tesar, S.Sos, melakukan pertemuan dengan pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam rangka menyerap aspirasi terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat yang saat ini sedang dibahas DPR RI.
Pertemuan yang berlangsung di Jayapura, Rabu (5/8/2026), dihadiri Wakil Ketua MRP Max Abner F. Ohee, Ketua Pokja Adat, Raymond May SKM MSos , dan anggota MRP lainnya seperti Korinus Reri, Lea Emmy Ampnier, Korneles Dasinapa dan beberapa anggota lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tonny Tesar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota MRP yang telah menerima kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI serta memberikan berbagai masukan terhadap substansi RUU Masyarakat Adat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota MRP atas berbagai masukan yang disampaikan. Pertemuan ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mengawal amanat masyarakat melalui penyusunan regulasi yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat,” ujar Tonny Tesar.
Ia menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda reses Komisi XIII DPR RI yang berlangsung sejak 26 Juli hingga 8 Agustus 2026. Dalam masa reses tersebut, tim melakukan kunjungan ke tiga provinsi, yakni Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, guna menghimpun aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait pembahasan RUU Masyarakat Adat.
Menurut Tonny, Panitia Kerja (Panja) RUU Masyarakat Adat juga dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Gubernur Papua, tokoh adat, serta berbagai unsur masyarakat pada 7 Agustus mendatang sebagai bagian dari proses penyempurnaan rancangan undang-undang tersebut.
Perlindungan Hak Masyarakat Adat
Tonny mengatakan salah satu substansi penting yang mengemuka dalam pertemuan adalah perlunya penguatan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di Papua melalui payung hukum yang komprehensif.
Menurutnya, RUU Masyarakat Adat diharapkan mampu mengatur perlindungan terhadap wilayah adat, hutan adat, laut adat, tanah ulayat, situs-situs sakral, serta kekayaan budaya seperti bahasa, lagu, tarian, ukiran, dan berbagai warisan budaya lainnya.
“Kita ingin memperjuangkan lahirnya undang-undang yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat, termasuk perlindungan terhadap wilayah adat, tanah ulayat, benda-benda sakral, serta seluruh kekayaan budaya yang menjadi identitas masyarakat adat,” katanya.
MRP Serahkan Dokumen Aspirasi
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua MRP, Max Apner Ohee, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi XIII DPR RI yang dinilai menunjukkan komitmen DPR dalam menyerap aspirasi masyarakat adat secara langsung dari Papua.
Menurut Max, MRP memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menyerahkan sejumlah dokumen yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat di DPR RI.
Dokumen tersebut antara lain memuat 12 keputusan MRP yang diterbitkan pada 2022 dan berisi berbagai rekomendasi mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat di Tanah Papua.
“Dokumen ini merupakan hasil kerja MRP periode sebelumnya dan kami serahkan sebagai bahan masukan bagi DPR RI. Harapannya, berbagai rekomendasi tersebut dapat menjadi referensi dalam penyusunan Undang-Undang Masyarakat Adat,” ujar Max.
MRP Dukung Aspirasi Pembentukan Provinsi Papua Utara
Dalam pertemuan itu, MRP juga menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat yang berkembang di Papua, termasuk usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Utara.
Menanggapi hal tersebut, Max Apner Ohee mengatakan MRP pada prinsipnya mendukung setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Apabila pembentukan Provinsi Papua Utara merupakan aspirasi masyarakat yang telah disuarakan oleh para tokoh adat, khususnya dari wilayah Saireri, maka MRP siap mendorong proses tersebut sesuai mekanisme dan persyaratan yang berlaku. Kami melihat hal ini sebagai bagian dari aspirasi masyarakat yang perlu mendapat perhatian pemerintah,” katanya.
Ia menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut akan menjadi bagian dari masukan MRP kepada DPR RI dalam proses pembahasan RUU Masyarakat Adat maupun kebijakan lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat adat di Papua.**






