SENTANI,tabloidpapuabaru.com,- Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, Parson Horota mengatakan, capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Jayapura per 31 Juli 2023 mencapai 68,33 persen.
“Capaian program dan kegiatan kita sampai dengan bulan Juli 2023, itu kita ada di 68,33 persen. Jadi, kita ada di tahapan itu dan saya pikir dengan kondisi ini, paling tidak hingga Desember itu kita bisa mencapai 90 persen keatas, ya paling tidak kita ada di atas 98 persen dan tidak boleh ada di bawah 98 persen,” kata Parson Horota ketika menjawab pertanyaan wartawan media online ini di ruang kerjanya, Rabu, 23 Agustus 2023.
“Makanya, kita coba lakukan perubahan-perubahan ini di perubahan anggaran nanti. Kira-kira ada perangkat-perangkat daerah yang anggarannya dianggap ada kegiatannya tidak terlaksana, maka dia bisa lakukan perubahan-perubahan atau pergeseran antar kegiatan maupun program, pergeseran antar unit kegiatan, sub kegiatan dan pergeseran antara rekening belanja, sehingga pada saatnya anggaran itu di perubahan ditetapkan, maka itu bisa terserap dengan baik,” sambungnya.
Sementara yang belum terserap dengan baik, Parson Horota menyampaikan, bahwa pihaknya berharap teman-teman OPD bisa lebih giat lagi melakukan perencanaan yang baik dan juga melakukan kegiatan-kegiatan, sehingga semuanya bisa selesai tepat waktu.
“Jadi, itu dari seluruh pagu anggaran (APBD) yang kita kelola di Kabupaten Jayapura, untuk tahun anggaran 2023. Oleh karena itu, kita berharap alokasi dana kita yang sekitar 1,4 triliun di tahun ini, baik dari belanja operasional maupun belanja publik itu semuanya bisa terserap dengan baik dan juga dapat terlaksana dengan baik. Sehingga tahun inipun kinerja pengelolaan keuangan kita juga menjadi baik,” bebernya.
Sebab, kata Parson, kalau semua pengelolaan keuangan ini tidak baik, maka semuanya mendapat peringatan-peringatan atau diberikan punishment yang berdampak pada dana-dana transfer.
“Jika pengelolaan keuangan kita tidak baik, itu bisa berdampak terhadap dana transfer kita turun. Jadi, memang kita pemerintah daerah sekarang dipaksa untuk bekerja baik, mengelola uang dengan baik, lalu mempercepat proses penyerapan-penyerapan. Terutama kita dinilai dalam beberapa aspek, yaitu inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrim. Itulah tiga hal pokok yang selalu disampaikan dalam berbagai pertemuan dan itu juga merupakan kebijakan nasional. Namun semua itu harus dijawab oleh setiap pimpinan daerah,” katanya.
“Sehingga kita di daerah khususnya Kabupaten Jayapura itu, berharap tiga kebijakan nasional ini kita akan berusaha mampu untuk menjawabnya sesuai dengan arahan dari pimpinan daerah kepada setiap pimpinan PD maupun kami di perencanaan, juga di penganggaran yang akan kami sesuaikan alokasi anggaran untuk kepentingan tersebut,” tambah mantan Sekretaris Bappeda Kabupaten Jayapura ini.
Sementara realisasi penyerapan tahun ini masih lebih baik dibandingkan tahun 2022.
“Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, sebetulnya kita di tahun ini lebih baik. Dari penyerapannya, ya pasti setiap tahun punya problem yang berbeda-beda, dan di tahun ini punya problem yang beda. Tetapi, dari segi kesiapan sekarang dengan segi situasi yang sekarang agak kondusif, maka kita sebetulnya untuk penyerapan kita lebih baik,” pungkasnya. (ewako)*
