LAPORAN : JOHN KARMA
JAKARTA —tabloidpapuabaru.com Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI dinilai perlu memberi perhatian serius terhadap gagasan pembangunan hunian murah berbasis kemandirian masyarakat adat Papua atau Orang Asli Papua (OAP) di kawasan perkotaan. Model “rumah dari keringat sendiri” yang berkembang di Papua dinilai dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini kesulitan memperoleh akses rumah layak di tengah tingginya harga tanah dan pembangunan kota.

Gagasan tersebut mengemuka menyusul berkembangnya diskusi publik mengenai konsep rumah sederhana dan subsidi perkotaan yang kini menjadi perhatian nasional. Pemerintah pusat melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah mendorong inovasi hunian murah bagi masyarakat urban dengan konsep rumah minimalis berbiaya rendah.
Di Papua, konsep serupa sebenarnya telah lama tumbuh secara mandiri melalui pola pembangunan rumah bertahap oleh keluarga OAP. Rumah dibangun sedikit demi sedikit dari hasil kerja harian, tabungan keluarga, hingga gotong royong antar kerabat. Model ini dianggap lebih manusiawi karena tidak sepenuhnya bergantung pada kredit besar perbankan.
Pengamat sosial perkotaan Papua menilai pendekatan pembangunan rumah berbasis kemampuan ekonomi masyarakat jauh lebih relevan dibanding memaksakan pola perumahan komersial modern yang sulit dijangkau masyarakat asli di kota-kota seperti Jayapura, Timika, maupun Sorong.
Dalam beberapa tahun terakhir, isu keterjangkauan rumah menjadi perhatian nasional. Pemerintah bersama pengembang mulai memperkenalkan konsep rumah subsidi berukuran kecil dengan harga mulai Rp100 juta hingga Rp140 juta untuk kawasan perkotaan. Namun sejumlah pihak menilai model tersebut tetap membutuhkan penyesuaian dengan budaya dan kebutuhan sosial masyarakat Papua.

Di sisi lain, respons masyarakat di ruang publik menunjukkan bahwa kebutuhan utama masyarakat perkotaan sebenarnya bukan sekadar ukuran rumah, tetapi kepastian memiliki tanah dan hunian yang bermartabat. Diskusi publik di media sosial juga memperlihatkan bahwa masyarakat lebih memilih rumah sederhana yang dapat berkembang secara bertahap dibanding hunian sempit yang tidak sesuai kebutuhan keluarga.
Konsep “rumah dari keringat sendiri” bagi OAP dipandang bukan hanya program pembangunan fisik, tetapi bagian dari pemberdayaan ekonomi keluarga Papua di perkotaan. Dengan dukungan kebijakan pemerintah pusat, penyediaan lahan terjangkau, bantuan material dasar, serta akses pembiayaan ringan, model ini diyakini dapat menjadi solusi masa depan perumahan rakyat Papua yang lebih bermartabat dan berkeadilan.
Sebelumnya, media lokal Papua juga menyoroti pentingnya model perumahan murah berbasis kemampuan masyarakat asli sebagai jawaban atas semakin sempitnya akses OAP terhadap kepemilikan rumah di kawasan perkotaan Papua.***






