JAYAPURA,tabloidpapuabaru.com,- Pemerintah Provinsi Papua bersama Kementerian Sosial RI terus mematangkan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua Kementerian Sosial RI, John Herman Mampioper, mengatakan pihaknya telah melaporkan perkembangan program tersebut kepada Gubernur Papua, termasuk kesiapan pembangunan gedung permanen di sejumlah daerah.
“Kami melaporkan kepada Pak Gubernur terkait perkembangan terkini Program Sekolah Rakyat yang menjadi program strategis nasional. Saat ini sudah berjalan Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 di Kamkey, Sekolah Rakyat Terintegrasi 75 di Pasir Dua, serta sekolah rakyat di Sarmi dan Biak Numfor,” kata John usai pertemuan dengan Gubernur Papua, Senin, (8/6/2026).
Menurut John, proses administrasi pembangunan gedung permanen kini memasuki tahap akhir. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penetapan pemenang tender pada pertengahan Juni 2026 sebelum pekerjaan fisik dimulai pada Juli mendatang.
“Kami harapkan bulan Juli 2026 pembangunan fisik sudah berjalan secara simultan di Biak, Sarmi, Maribu, Muaratami, dan Kabupaten Jayapura,” ujarnya.
Selain pembangunan gedung baru, Kemensos juga mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di sejumlah kabupaten lain seperti Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, dan Keerom yang masih melengkapi persyaratan administrasi.
John mengungkapkan, tingginya minat masyarakat menjadi tantangan utama dalam program rintisan tersebut. Saat ini kapasitas sekolah masih terbatas karena keterbatasan lahan sehingga hanya mampu menampung sekitar 100 siswa.
“Harapan kami, setelah gedung baru rampung, tahun depan kapasitas bisa meningkat hingga ribuan siswa sehingga anak-anak dari berbagai kabupaten dapat terakomodasi,” katanya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Herald J. Berhitu, menegaskan pemerintah daerah terus mempercepat penyelesaian berbagai dokumen pendukung, termasuk analisis dampak lingkungan.
“Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar lokasi sekolah,” ujar Herald.
Ia menambahkan seluruh kebutuhan siswa, mulai dari biaya pendidikan, seragam, perlengkapan sekolah hingga konsumsi harian, ditanggung negara. Bahkan setiap siswa mendapatkan laptop untuk menunjang proses pembelajaran berbasis digital.
“Program ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Papua,” katanya. (*)
