Laporan : Mozes Baab
“Pemerintah Provinsi Papua Menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Jajaran Kementerian Hukum dan Ham Papua”
JAYAPURA.tabloidpapuabaru.com,- Kantor Wilayah (Kanwil)Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) Papua melaksanakan penandatanganan Perjanjian janji kinerja tahun 2022 oleh seluruh pejabat struktural di lingkungan kanwil kemenkumham Papua.
Selain itu juga, dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Komitemen Sona Integritas oleh seluruh pejabat struktural beserta jajaran di lingkungan kanwil kemenkumham Papua dan Forkompimda Provinsi Papua.
Berlangsung, rabu, (19/01/2022), di Aula Utama Lantai 2 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Jl Raya Abepura No.37 kota Raja,Kota Jayapura.
Turut hadir mewakili pemerintah Provinsi Papua, asisten I bidang Hukum dan tata Pemerintahan, Doren Wakerkwa,SH, perwakilan Polda Papua,Irwasda.Kombes.Pol.Alfred Papare, S.I.K; Perwakilan Kodam XVII Cenderawasih, perwakilan Kejaksaan Tinggi Papua,Pengandilan Tinggi, perwakilan Kakanwil Direktorat Perbendaharaan, BPKP perwakilan Papua, Ombusmen RI perwakilan Papua,Tokoh Adat dan kepala-kepala Unit Pelaksana Teknis Permasyarakatan dan Imigrasi di Provinsi Papua.
Pada kesempatan itu, Kakanwil Kemenkumham Papua, Anthonius M Ayorbaba, SH, M.Si, dalam sambutannya mengatakan bahwa, Deklarasi Janji Kinerja dilakukan sebagai komitmen pegawai dalam bekerja mencapai target kinerja, sebagai wujud Sinergitas pelayanan public sebagai bagian dari kerjasama dengan pemerintah daerah.
Melalui momentum tersebut, Kakanwil menegaskan beberapa hal penting yang telah disampaikan oleh Menteri Hukum dan Ham RI,Yasonna H.Laoly, pada 6 Januari 2022, yang penekanannya pada upaya kinerja Kemenkumham.
Pertama Bahwa berkaitan dengan transformasi pelayanan public, sehingga semua satuan kerja baik di tingkat eselon I di Kantor wilayah sampai ke UPT dimintakan untuk melakukan sebuah transformasi pelayanan public.
Dimana Titik tumpu dari pelayanan public ini, harus ada espektasi yang langsung dirasakan oleh masyarakat dan meminimalisir jumlah pengaduan yang disampaikan oleh public terhadap tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Hukum dan Mam.
Yang berikut adalah, perbuat dan perbanyak inovasi-inovasi yang dilakukan, oleh semua jajaran sehingga dalam ketentuan pengembangan inovasi tidak dimintakan pada konteks structural, tetapi semua ASN dimintakan untuk terlibat secara aktif.
Memberikan kontribusi pemikiran yang kontruktif untuk mendorong perubahan dalam percepatan untuk menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat.
Sehingga Kata Ayorbaba, tentu antara transformasi dan Inovasi ini harus menjadi hal penting yang harus di bahas dan dirumuskan secara bersama-sama untuk mewujudkan kinerja Kementerian Hukum dan Ham PASTI, Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan serta Inovatif.
Upaya untuk mewujudkan pembangunan reformasi birokrasi sona Integritas, Deklarasi Janji Kinerja suda sering dilakukan, dan Kementerian Hukum dan Ham Papua berupaya untuk memaksimalkan seluruh kemampuan yang ada. Hal ini dimungkinkan karena hari ini di Kementerian Hukum dan Ham Papua, semua kegiatan berbasis Digitalisasi.
“kita telah mengalami tiga lompatan kinerja dari kementerian Hukum dan Ham, pertama dari Birokasi Digital, berpindah menjadi Revolusi Digital dan kita telah masuk di erah baru yaitu layanan Publik Digital. Sehingga perpaduan antara transformasi layanan publik dan inovasi menjadi titik tumpu terhadap kebutuhan akselerasi pelayanan kepada masyarakat,”paparnya.
Kakanwi Kemenkumham Papua berharap, semua kantor wilayah dan juga satuan kerja diminta untuk melakukan perubahan dan kenyataan.
“Dengan perubahan Digitalisasi di Kementerian Hukum dan Ham maka tidak ada lagi pembatasan bahwa seakan-akan kita yang ada di Indonesia Timur tertinggal, karena semua kinerja diukur dengan percepatan seperti apa yang sering ditekankan bapak menteri “Speed up, pergerakan atau percepatan, itu yang sering kita laporkan,”terangnya.
Sementara itu, Asisten I Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa, SH, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran kementerian Hukum dan Ham provinsi Papua, yang dengan terobosan dan komitmennya serta kerja speed up, mempercepat kinerja Kementerian Hukum dan Ham provinsi Papua sehingga berjalan lancar dan membuahkan beberapa prestasi.
“saya harap sinergi dan kolaborasi Kementerian Hukum dan Ham Papua akan terus berjalan serta menjadi pendorong bagi pemerintah provinsi Papua,”
Doren Wakerkwa berharap, Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Komitmen Sona Integritas Tahun 2022 yang telah ditandatangani bersama agar jangan sekedar diucap saja, tetapi dapat diimplementasikan dalam setiap tugas dan pelayanan kepada masyarakat.**
