SENTANI.tabloidpapuabaru.com,- Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua, Carel Simon Petrus Suebu, menyerap berbagai aspirasi masyarakat di kawasan transmigrasi Kampung Karyabumi, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura, dalam agenda reses yang dilaksanakan sebagai bagian dari tugas konstitusional lembaga perwakilan daerah.

Dalam kunjungan tersebut, Carel menemukan sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi warga transmigrasi, mulai dari ketidakpastian status kepemilikan lahan, peningkatan kualitas permukiman, hingga perlunya penguatan sektor ekonomi produktif sebagai penopang kesejahteraan masyarakat.
Menurut Carel, kegiatan reses merupakan amanat konstitusi yang bertujuan menyerap aspirasi masyarakat untuk selanjutnya dibahas dalam forum DPD RI bersama kementerian dan lembaga terkait.
“Seluruh persoalan yang kami temukan akan kami inventarisasi sebagai bahan pembahasan di Komite I DPD RI bersama pemerintah pusat,” ujar Carel kepada wartawan.
Ia menjelaskan, pada masa sidang kali ini DPD RI tengah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Transmigrasi yang telah mengalami perubahan. Menurutnya, paradigma pembangunan kawasan transmigrasi saat ini tidak lagi berorientasi pada perpindahan penduduk, melainkan diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Program transmigrasi kini telah bergeser dari sekadar memindahkan penduduk menjadi pembangunan kawasan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.
Meski demikian, implementasi kebijakan tersebut dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, terutama penyelesaian persoalan lama yang belum tuntas serta perlunya penyempurnaan regulasi agar mampu menjawab dinamika di lapangan.
Salah satu persoalan utama yang disampaikan masyarakat Kampung Karyabumi adalah status kepemilikan lahan. Carel mengungkapkan masih terdapat sekitar 60 hektare lahan yang menjadi sengketa karena sebagian warga telah mengantongi sertifikat hak atas tanah, namun belum memiliki dokumen pelepasan hak ulayat dari masyarakat adat.
“Persoalan ini harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat,” tegasnya.
Selain persoalan agraria, warga juga mengharapkan peningkatan kualitas permukiman, infrastruktur pendukung, serta pengembangan usaha produktif agar kawasan transmigrasi dapat berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Karel menilai penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta kementerian teknis terkait. Menurutnya, kawasan transmigrasi Namblong yang telah dibangun sejak akhir 1950-an dan kini dihuni hingga generasi ketiga memerlukan kebijakan yang lebih komprehensif.
“Persoalan yang dihadapi saat ini bukan lagi persoalan jangka pendek, melainkan membutuhkan solusi yang berkelanjutan melalui penguatan regulasi dan sinergi lintas sektor,” ujarnya.
Selama masa reses, Carel juga dijadwalkan mengunjungi sejumlah kawasan transmigrasi lainnya di Kabupaten Keerom dan Kabupaten Sarmi untuk menyerap aspirasi masyarakat hingga pertengahan Agustus mendatang.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat membangun komitmen bersama dalam menyelesaikan berbagai persoalan transmigrasi di Papua secara menyeluruh.
“Kami akan membawa seluruh aspirasi masyarakat ke tingkat pusat sebagai bahan pembahasan bersama kementerian terkait agar dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” katanya.
Di akhir kunjungannya, Carel mengajak masyarakat adat dan warga transmigrasi untuk terus menjaga hubungan yang harmonis serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan.
“Keamanan, persaudaraan, dan keharmonisan antara masyarakat adat dan masyarakat transmigrasi harus terus dijaga. Setiap persoalan harus diselesaikan melalui musyawarah dan koordinasi, bukan melalui konflik,” pungkasnya.
Carel memastikan seluruh aspirasi yang diperoleh selama masa reses akan dibawa ke rapat bersama mitra kerja DPD RI sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam penyusunan kebijakan nasional terkait pembangunan kawasan transmigrasi di Papua.***






