JAKARTA, tabloidpapuabaru.com,- Usai melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan Yayasan Internet Indonesia (YII), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Gustaf Griapon,S.T., melakukan kunjungan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika beberapa waktu lalu.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura, Gustaf Griapon, S.T., mengatakan, di era digital saat ini komunikasi pemerintah pusat dan daerah harus lebih di perkuat dengan kerjasama progam-program komunikasi antar lembaga dan instansi.
“Kami memiliki cukup banyak program yang sedang kami integrasikan dengan program-program kebanyak instansi, saya coba menjembatani komunikasi agar program-program komunikasi yang ada dapat saling melengkapi dan bersinergi,” kata Gustaf Griapon dalam rilisnya yang dikirim ke wartawan media online ini saat berkunjung ke Kementerian Kominfo RI, di Jakarta.
Beberapa program yang sedang dalam tahap sinergi antaralain repackaging tulisan legenda Papua kedalam komik, pertukaran konten-konten audio visual dan buku-buku yang dapat didistribusikan ke perpustakaan – perpustakaan relawan.
Lanjutnya, sinergi ini bertujuan untuk pertukaran dari aspek data, informasi dan juga penggunaan media diseminasi bersama.
“Kami memiliki hasil riset mengenai cerita legenda Papua yang akan lebih baik jika dapat direpackaging menjadi model komik agar lebih menarik dibaca oleh generasi-generasi muda Papua khususnya dan lebih mengenalkan Papua kepada anak-anak Indonesia,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Media Cetak Direktorat Pengelolaan Media Kementerian Kominfo, Farida Dewi Maharani menyampaikan, bahwa pihaknya sangat menyambut baik program sinergi dalam rangka keadilan akses informasi kepada seluruh masyarakat.
“Mendapatkan informasi adalah hak dasar publik untuk mengembangkan wawasan mereka. Dan, untuk itu pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri. Namun membutuhkan seluruh stakeholder, baik Pemda juga unit-unit satuan masyarakat lainnya untuk menyebarkan informasi,” bebernya.
Inisiatif sinergi dari kedua belah pihak muncul sebagai bentuk kesadaran pemerataan pembangunan dalam konteks peningkatan sumberdaya manusia (SDM) Indonesia yang lebih berwawasan.
“Keadilan akses informasi dapat dicapai jika kita saling mengisi kekosongan. Pusat kembutuhkan daerah, dan begitu sebaliknya,” ucap Dewi. (ewako)*
