SORONG.TABLOID PAPUA BARU.COM,- Institute Of Democracy And Civil Society (IDCS) Papua Barat secara resmi dideklarasikan di Kota Sorong Papua Barat, Selasa (14/9/2021). Lembaga kajian demokrasi ini dirikan dengan tujuan sebagai wadah informasi dan edukasi politik bagi kaum milenial di Papua Barat.
Direktur IDCS Papua Barat, Abu Kelian, S.Sos di sela acara syukuran deklarasi lembaga tersebut yang berlangsung di kafe Teras Kayu Kota Sorong mengatakan, lembaga kajian demokrasi ini dirikan sebagai bentuk keprihatinan dari kaum muda setelah melihat dinamika perpolitikan secara nasional maupun secara khusus di wilayah Provinsi Papua Barat. Yang akhir-akhir ini seakan membias tanpa arah.
“Hadirnya IDCS ini tentu berangkat dari keprihatinan kami kaum milenial melihat dinamika perpolitikan di Provinsi Papua Barat yang akhir-akhir ini seakan kehilangan roh, olehnya itu dianggap perlu untuk kemudian kami gagas lembaga demokrasi ini sebagai ruang edukasi dan penyelamatan demokrasi di Papua Barat,” ujarnya.
Dipaparkan Abu Kuliah, IDCS hadir di tanah Papua Barat khususnya bagi kami kaum milenial mendapatkan berbagai sajian informasi politik yang akurat. Selain itu juga bisa mendapatkan edukasi tentang politik yang benar beretika dan mengedepankan kesantunan dalam berbagai kepentingan politik di atas tanah ini.
“IDCS bisa menjadi tempat bagi para kaum milenial untuk menghadirkan sebuah lembaga konstitusi demokrasi yang diharapkan dapat menyajikan berbagai sajian informasi politik, edukasi politik dan gambaran arah politik kepada masyarakat di Papua Barat”ungkap Abu Kilian.
Lanjut Abu Kilian, sadar betul bahwa politik menjadi instrumen paling dahsyat dalam membawa perubahan ke depan. Tetapi kalau politik tidak dikelola secara baik maka akan mendatangkan mudharat yang lebih besar terutama kepada kami kaum milenial, sebagai the next leader ke depan.
Dia berharap, dengan hadirnya lembaga IDCS ini dapat membantu dan berperan secara strategis dalam hal demokrasi. “Oleh karena itu, doa dan dukungan akan kami selalu harapkan dari semua pihak demi eksisnya lembaga ini dalam mengawal berbagai momentum demokrasi yang elegan, transparan dan bermartabat di Provinsi Papua Barat,”tutup Abu Kilian.(bk)
