JAYAPURA — Laporan Human Rights Impact Assessment (HRIA) terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Pangan dan Energi di Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, resmi diluncurkan dalam diskusi publik di Aula Sophie, P3W-GKI, Padang Bulan, Kota Jayapura, Kamis (13/8/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya Apolos Sroyer dari Dewan Adat Papua, Albert Rumbekwan, Anum selaku kuasa hukum terkait PSN Papua Selatan, serta sejumlah aktivis yang selama ini memberikan perhatian terhadap isu masyarakat adat dan lingkungan di Papua Selatan. Diskusi dipandu Yuliana Lantipo.
Peluncuran laporan HRIA menjadi ruang untuk membahas perjalanan pembangunan di Papua yang dinilai masih menghadapi tantangan serius dalam aspek keadilan, khususnya menyangkut pengelolaan tanah adat, hutan dan sumber daya alam.
Dalam laporan tersebut disebutkan, pembangunan di Papua berlangsung dalam berbagai sektor, mulai dari pertambangan, industri kayu, perkebunan kelapa sawit hingga proyek pangan dan energi. Para penyelenggara menilai pola pembangunan tersebut perlu terus dievaluasi agar pelaksanaannya tidak mengabaikan hak masyarakat adat sebagai pemilik sekaligus bagian penting dari wilayah dan sumber daya alam.
Soroti Hak Masyarakat Adat
Laporan HRIA secara khusus menyoroti dugaan dampak pengembangan PSN Pangan dan Energi di Merauke terhadap kehidupan masyarakat adat dan kondisi lingkungan.
Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain hak atas tanah adat, hak atas lingkungan hidup, serta pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Masyarakat adat Marind dan kelompok masyarakat lainnya di Merauke, menurut laporan tersebut, memiliki hubungan yang erat dengan tanah dan hutan sebagai sumber kehidupan.
Tanah tidak hanya dipandang sebagai tempat tinggal dan lahan produksi, tetapi juga berkaitan erat dengan identitas, budaya, sumber pangan serta kehidupan sosial masyarakat.
Dalam pemaparan laporan, tim peneliti menyampaikan bahwa kajian dilakukan melalui kerja lapangan selama beberapa bulan dengan mendengarkan kesaksian masyarakat, tokoh adat, perempuan, pemuda dan tokoh agama mengenai berbagai perubahan yang terjadi di wilayah mereka.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi perubahan fungsi lahan, berkurangnya akses terhadap sumber pangan tradisional, perubahan kondisi sungai dan lingkungan, serta kekhawatiran masyarakat terkait proses pengambilan keputusan dalam proyek pembangunan.
Prinsip FPIC
Laporan tersebut juga menyoroti prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), yakni hak masyarakat adat untuk memberikan persetujuan secara bebas, berdasarkan informasi yang memadai dan tanpa tekanan terhadap proyek yang berpotensi berdampak terhadap tanah serta kehidupan mereka.
Selain persoalan tanah dan lingkungan, diskusi turut membahas kondisi ruang sipil dan kehadiran aparat keamanan di sekitar wilayah proyek.
Menurut penyelenggara, aspek tersebut perlu mendapat perhatian agar masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat maupun keberatan tanpa rasa takut atau kekhawatiran terhadap kriminalisasi.
Para peserta menyebut kondisi tersebut sebagai bagian dari apa yang mereka istilahkan sebagai historical injustice atau ketidakadilan yang berulang.
Istilah itu digunakan untuk menggambarkan dugaan pola pembangunan yang dinilai terus terjadi dari waktu ke waktu di Papua, khususnya ketika kepentingan pembangunan berhadapan dengan hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan.
Diskusi yang berlangsung sekitar pukul 14.00 hingga 18.30 WIT tersebut memberikan ruang kepada peserta untuk menyampaikan pandangan sekaligus membahas sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, Komnas HAM dan pihak terkait lainnya.
Meski sempat berlangsung cukup tegang karena keterbatasan waktu, seluruh rangkaian kegiatan tetap berjalan hingga sesi jamuan kasih.
Apolos Sroyer Apresiasi Karya Pemuda Papua Selatan
Apresiasi khusus disampaikan Apolos Sroyer dari Dewan Adat Papua kepada para pemuda dan pemudi Pustaka Animha asal Papua Selatan yang dinilai telah melakukan terobosan positif melalui penulisan dan penyusunan laporan HRIA dalam bentuk buku.
“Para pemuda dan pemudi Pustaka Animha asal Papua Selatan bisa membuat terobosan baru yang positif untuk menulis buku ini,” ujar Apolos Sroyer saat diwawancarai awak media Jurnal Mamberamo Foja di sela-sela jamuan kasih di Aula Sophie P3W, Padang Bulan, Kamis (13/8/2026).

Menurut Apolos, keterlibatan generasi muda dalam mendokumentasikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua penting untuk memperkaya ruang diskusi publik sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi berbagai pihak.
Peluncuran laporan HRIA tersebut juga disiarkan secara langsung melalui kanal Redaksi JUBI TV sehingga masyarakat yang tidak dapat hadir secara langsung tetap dapat mengikuti jalannya kegiatan.
Para penyelenggara berharap hasil kajian dan diskusi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan di Papua Selatan.
Mereka menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari luas lahan yang dibuka atau jumlah produksi yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana hak masyarakat adat, kelestarian lingkungan dan martabat manusia dihormati.
Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan penampilan musik akustik lagu-lagu daerah Mambesak bernuansa Papua oleh mahasiswa dan mahasiswi Asrama Sorong melalui kelompok Asor Akustik.***






