JAYAPURA | TABLOID PAPUA BARU.COM – Setelah pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pengusaha Muda Anak Asli Papua (HIPMAS) Provinsi Papua Pegunungan bersama pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di delapan kabupaten, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HIPMAS, Hendrik Yance Udam, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan kepada Ketua DPD HIPMAS Papua Pegunungan, Tuan Yan Kira Klak, di Jayapura, Provinsi Papua.
Penyerahan SK tersebut disaksikan langsung oleh Koordinator Wilayah (Korwil) HIPMAS Papua Pegunungan, Ny. Dolly Wona, Bendahara Maya, serta sejumlah pengurus HIPMAS lainnya.
Usai menerima SK dari Ketua Umum DPP HIPMAS, pengurus DPD HIPMAS Papua Pegunungan selanjutnya bertolak ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, untuk melaksanakan agenda konsolidasi organisasi sekaligus menyerahkan SK secara resmi kepada para ketua DPC HIPMAS di delapan kabupaten.
Delapan kabupaten tersebut meliputi Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Yalimo, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang.
Korwil HIPMAS Papua Pegunungan, Ny. Dolly Wona, saat diwawancarai media ini, Sabtu (31/10/2026), menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua Umum DPP HIPMAS, Hendrik Yance Udam, atas kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya untuk mengoordinasikan serta mengembangkan organisasi HIPMAS di wilayah Papua Pegunungan.
Ia berharap seluruh pengurus yang telah dilantik dapat membangun kerja sama yang baik, menjaga soliditas, serta memperkuat persatuan dalam menjalankan roda organisasi demi mewujudkan masa depan pengusaha muda asli Papua yang lebih baik.
Dolly juga meminta seluruh ketua DPC di delapan kabupaten agar segera melaporkan keberadaan dan susunan kepengurusan organisasi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di masing-masing kabupaten.
Selain itu, ia mendorong para pengurus untuk membangun komunikasi dan melakukan audiensi dengan pemerintah daerah, DPRK, Majelis Rakyat Papua (MRP), Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), serta berbagai instansi terkait lainnya.
“Secara resmi kami telah menyerahkan SK kepada para ketua HIPMAS di delapan kabupaten. Penyerahan dilakukan langsung oleh Ketua DPD HIPMAS Papua Pegunungan, Bapak Yan Kira Klak. Harapan kami, seluruh pengurus segera melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak dan membangun kemitraan strategis bersama pemerintah untuk turut berkontribusi dalam pembangunan daerah,” jelasnya.

Dorong Pemerintah Berpihak kepada Pengusaha Asli Papua
Lebih lanjut, Dolly Wona meminta perhatian serius Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah kabupaten terhadap keberadaan serta pengembangan pengusaha muda asli Papua di delapan kabupaten.
Menurutnya, kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus benar-benar memberikan ruang, kesempatan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi orang asli Papua, khususnya generasi muda yang ingin mengembangkan usaha dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah.
“Saya berharap dengan adanya kebijakan Otonomi Khusus bagi orang asli Papua, amanat Undang-Undang Otsus terkait proteksi, keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada orang asli Papua benar-benar diwujudkan. Anak-anak asli Papua di wilayah Papua Pegunungan harus mendapatkan perhatian dan kesempatan untuk berkembang sebagai pelaku usaha di daerahnya sendiri,” tegas Dolly.
Ia menilai, keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha asli Papua sangat penting agar mereka tidak hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku utama yang mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi di Papua Pegunungan.
Di akhir wawancara, Dolly menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai kebijakan dan program pemerintah, baik Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan maupun pemerintah di delapan kabupaten.
Ia berharap HIPMAS dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan pengusaha muda asli Papua yang mandiri, profesional, berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.
“HIPMAS harus tetap solid, membangun kebersamaan, memperkuat kemitraan, dan menjadi bagian dari solusi dalam mendorong kemajuan ekonomi masyarakat Papua Pegunungan,” tutupnya.***






