JAYAPURA.tabloidpapuabaru.com,- Ratusan PNS/ASN Bappeda Provinsi Papua menggelar aksi Demo di depan kantornya Kamis, 22 Februari 2024. Aksi itu dilakukan dengan memasang sejumlah spanduk dan pamphlet di dinding dan pintu masuk kantor. Tujuannya adalah meminta kepala Bappeda Provinsi Papua segerah memberikan penjelasan terkait Insentif atau Biaya Beban Kerja yang adalah hak ASN atau pegawai Bappeda Provinsi Papua tahun 2023, sampai saat ini belum dibayar.
Mewakili staf ASN Bappeda Provinsi Papua yang melakukan aksi Demo, Daniel Wonatorey saat dijumpai wartawan media Online ini dihalaman kantor Kominfor Provisi Papua kemarin, mengatakan bahwa aksi yang dilakukan bersama seluruh ASN Bappeda adalah untuk meminta kejelasan dari kepala Bappeda sebagai pimpinannya terkait Hak-hak di tahun 2023 yang belum dibayar.
“jadi aksi hari ini berdasarkan rapat tanggal 22 Januari 2024, dimana kitorang teman-teman staf ini tanya bagaimana hak-hak kami kenapa tidak dibayarkan, namun sampai saat ini tidak ada kejelasan.” terang Wonatorey.
Lebih jauh dijelaskan bahwa pihaknya menuntut sesuai dengan kewajiban yang telah dilaksanakan dengan bekerja melebihi beban kerja dan waktu kerja khusus di Bappeda Provinsi Papua dan itu sesuai dengan SK. Gubernur Papua Nomor : 188.4/166 Tahun 2023 Tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Tertentu Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kelebihan Beban Kerja dan Waktu Kerja Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Dimana salah satu poin dalam Surat Keputusan Gubernur Papua itu menetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TP PNS) berdasarkan kondisi kerja yang besarnya 60 % (enam puluh persen) dan prestasi kerja sebesar 55 % (lima puluh lima persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
Pada keputusan tersebut pada Diktum keempat menyebutkan TP PNS dimulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.
Untuk itu pihaknya memohon kepada Kepala Bappeda Provinsi Papua untuk mendengar apa yang menjadi keluhan dari para staf.
“kami berharap kepada Bappeda jangan tutup telinga dan segerah melihat staf dibawah, sebenarnya kami tidak mau besarkan persoalan ini kalau ada penjelasan dan keterbukaan. Bapak inikan ibarat orang tua kami jadi kami harap bapak bisa liahat kami anak-anak ini,” tutupnya (Redaksi)**
