JAYAPURA.PapuaBaru.Com,- Ribuan tenaga honorer, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Provinsi Papua (FKHPP) kembali menggelar aksi unjukrasa, mereka menuntut segera terbitkan SK pengangkatan 20.000 tenaga honorer pada formasi 2019/2020 dari Provinsi Papua maupun Kabupaten/Kota di Kantor Gubernur Papua, Dok II, Jayapura, Senin (29/03/2021).
Sebelumnya, ratusan tenaga honorer menuntut pengangkatan PNS pada formasi 2019/2020, ketika menggelar aksi unjukrasa di Kantor Gubernur Papua, Dok II, Jayapura, Selasa (23/03/2021) lalu.
Sekda Papua Dance Yulian Flassy, SE, MSi yang menerima para pengunjukrasa mengatakan, pihaknya telah memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, Nikolaus Wenda ke Jakarta, sekaligus membicarakan kelanjutan pengangkatan 20.000 tenaga honorer, pasca pertemuan Wagub Papua Klemen Tinal, SE, MM bersama Tim Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) di Jayapura, beberapa waktu lalu.
Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (29/03/2021) atau Selasa (30/03/2021) di Aula Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Dok II, Jayapura.
“Jadi mudah-mudahan hari ini atau besok dari Kantor Kemen PAN-RB, yang menangani pengangkatan 20.000 tenaga honorer,” katanya.
Sekda berharap rapat tersebut dihadiri Sekda atau Bupati se-Papua, agar formasi itu bisa langsung dimasukan setiap kabupaten/kota.
“Berapa yang diterima dari kabupaten/kota. Kalau dari provinsi sudah clear. Data formasi saya sudah terima dari BKD Papua sebanyak 1.000 sekian. Sedangkan kabupaten/kota kami ada berikan beberapa jumlah formasi tinggal mereka dari kabupaten/kota datang kita bicarakan lagi dulu,” tuturnya.
Menurutnya, kalau sudah clear ditandatangani berita acara, berikan Kemen PAN-RB untuk proses penetapan SK.
Sekda menuturkan, pihaknya telah menuntaskan pengangkatan ribuan tenaga honorer menjadi PNS, saat ditunjuk sebagai Ketua Forum Sekda se- Papua Barat, beberapa tahun lalu.
“Puji Tuhan selesai. Mudah-mudahan dengan cara yang saya lakukan di Papua Barat juga bisa selesai secepatnya,” terang Sekda.
Koordinator FKHPP Frits Awom mengatakan, pihaknya kembali menggelar aksi unjukrasa, untuk menindaklanjuti Surat Men PAN-RB kepada Pemprov Papua tanggal 19 Pebruari 2021 isinya menyatakan Pemprov Papua harus menghargai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang telah menginstruksikan untuk mengangkat 20.000 tenaga honorer provinsi Papua, kabupaten/kota menjadi PNS. **Kabartifa.id (CL)
