JAYAPURA-tabloidpapuabaru.com,- Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) Papua mendesak pemerintah segera menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) menyusul dugaan ke-racunan massal yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Organisasi tersebut menilai penanganan yang dilakukan pemerintah hingga kini belum sebanding dengan jumlah korban yang dilaporkan mencapai lebih dari 200 orang.
Desakan tersebut disampaikan Anggota ARUN Papua, Audry A.R. Latumahina, dalam keterangan pers di Jayapura, Rabu (5/8/2026).
Menurut Latumahina, dugaan keracunan massal tersebut harus diusut secara menyeluruh karena berdampak pada peserta didik serta masyarakat, termasuk ibu hamil dan kelompok rentan lainnya.
“Permasalahan MBG yang terjadi di Depapre harus dituntaskan secara menyeluruh karena telah merugikan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan para ibu. Berdasarkan data yang kami peroleh, jumlah korban mencapai lebih dari 200 orang,” ujarnya.
Minta Evaluasi Menyeluruh Program MBG
Selain meminta penanganan terhadap para korban, ARUN Papua juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Latumahina mempertanyakan apakah program tersebut telah berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil, atau justru menghadapi persoalan dalam tata kelola pelaksanaannya.
Ia menyoroti informasi yang diterima dari salah seorang guru di Distrik Depapre yang menyebut makanan MBG baru tiba setelah kegiatan belajar mengajar selesai sehingga tidak lagi dikonsumsi oleh para siswa pada waktu yang semestinya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem distribusi, pengawasan, serta mekanisme pelaksanaan program di lapangan.
ARUN Papua juga mendorong pemerintah melakukan audit terhadap penggunaan anggaran Program MBG agar seluruh proses pembelanjaan dan pengelolaannya dapat diketahui secara transparan oleh publik.
“Seluruh mekanisme pelaksanaan perlu dievaluasi. Bahkan muncul usulan agar anggaran MBG dapat disalurkan langsung kepada orang tua murid sehingga mereka dapat menyiapkan makanan sendiri bagi anak-anaknya. Usulan seperti ini patut dikaji secara komprehensif,” katanya.
Soroti Tanggung Jawab Penyelenggara
Latumahina menilai pernyataan kuasa hukum yayasan penyelenggara MBG yang menyatakan masih menunggu hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum mengambil langkah lanjutan belum menjawab persoalan utama yang dihadapi para korban.
Menurutnya, penyelenggara program semestinya memastikan sejak awal bahwa makanan yang disajikan telah memenuhi standar keamanan pangan dan layak dikonsumsi.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Tidak cukup hanya menunggu hasil pemeriksaan atau berbicara mengenai penggantian kerugian. Yang paling penting adalah memastikan tidak ada korban yang mengalami dampak lebih serius,” ujarnya.
Ia juga menyoroti beban yang harus ditanggung keluarga korban yang harus membawa anggota keluarganya mendapatkan pelayanan kesehatan hingga ke Rumah Sakit Yowari dengan biaya transportasi yang tidak sedikit.
Desak Penetapan Status KLB
ARUN Papua menilai pemerintah memiliki dasar untuk mempertimbangkan penetapan status Kejadian Luar Biasa mengingat jumlah korban yang dilaporkan cukup besar.
Latumahina mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 yang mengatur pedoman penetapan kejadian luar biasa sebagai dasar pertimbangan pemerintah dalam menangani kasus tersebut.
“Kalau melihat jumlah korban yang mencapai ratusan orang, kami mempertanyakan mengapa sampai saat ini pemerintah belum menetapkan status Kejadian Luar Biasa,” katanya.
ARUN Papua juga mengaku menerima informasi mengenai seorang siswa di salah satu sekolah di kawasan Entrop, Kota Jayapura, yang masih mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari Program MBG. Informasi tersebut, menurut Latumahina, perlu ditelusuri lebih lanjut oleh instansi kesehatan.
Keselamatan Masyarakat Harus Menjadi Prioritas
ARUN Papua meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis, tetapi juga memastikan seluruh aspek keamanan pangan, pengawasan, dan perlindungan kesehatan masyarakat berjalan sesuai standar.
Menurut Latumahina, pemerintah perlu mengevaluasi kapasitas penyedia layanan apabila dinilai tidak mampu memenuhi standar mutu dan keamanan pangan secara optimal.
“Yang paling utama adalah keselamatan masyarakat. Ini menyangkut nyawa manusia, terutama anak-anak dan ibu hamil. Karena itu pemerintah harus memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penanganan kasus ini sekaligus mempertimbangkan penetapan status Kejadian Luar Biasa,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Jayapura maupun pihak yayasan penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis terkait desakan ARUN Papua tersebut. Upaya konfirmasi kepada pemerintah daerah, pihak yayasan, serta instansi kesehatan terkait masih terus dilakukan.






