KOBAKMA.tabloidpapuabaru.com,- Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng) Ricky Ham Pagawak berharap agar satu dua hari kedepan sudah ada persetujuan terkait penyerahkan materi LKPJ kepada DPRD Mamteng.
Sehingga hasil persetujuan itu akan dibawa ke provinsi untuk di evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Papua. “Setelah dilakukan evaluasi baru kita juga sudah siap masuk dalam APBD Perubahan,”terangnya kepada BogoPapua usai mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. Penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah terhadap laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ Bupati Tahun 2021. Tahun Anggaran 2022 yang berlangsung di Aula Bogo, Kota Kobakma, Jumat (8/7/2022).
Untuk itu dirinya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Para Wakil DPRD serta Anggota DPRD yang telah bersama – sama membuka sidang.
Bupati RHP berharap agar rapat paripurna yang di skorsing ini tidak terlalu lama ditutup, sehingga semua proses lainnya bisa berjalan lebih cepat.
Hal ini agar Kabupaten Mamberamo Tengah tidak ketinggalan dalam proses kedepan. Seperti perubahan dan juga APBD Induk.
“Itu karena sering terlambat, karena memang ada program yang kita tidak bisa cepat. Harapan untuk bisa cepat tergantung Pak Ketua bersama dua Wakil dan Anggota untuk merespon secara maksimal dan mungkin juga cepat,”harapnya.
Sementara itu ditempat yang sama Ketua DPRD Kab. Mamberamo Tengah Hengky D Jikwa didampingi Wakil Ketua 1 Doris Gombo dan Wakil Ketua II Leonard Doga bersama sejumlah anggota dewan lainnya mengatakan pihaknya baru saja menerima LKPJ Bupati TA 2021. Nantinya tugas Tim Banggar DPRD akan mempelajari selama satu dua hari kedepan.
Selanjutnya DPRD akan memanggil Tim TAPD untuk hearing/dengar pendapat. Setelah itu sepakat dalam waktu dekat pihaknya akan menutup Rapat Paripurna untuk selanjutnya akan dibawa ke Pemerintah Provinsi Papua untuk dilakukan evaluasi.
Sementara itu terkait daya serap di setiap OPD di lingkup Pemkab Mamteng. Dijelaskannya dalam satu tahun anggaran, pihaknya sudah melakukan pengawasan melalui kunjungan kerja pada setiap Daerah pemilihan (Dapil) sudah mengawal.
“Memang kegiatan infrastruktur jalan dan jembatan serta pembangunan kesehatan, pendidikan kami sudah lihat semuanya. Itu sudah sesuai atau tidak, dalam satu dua hari ini kami akan melihat. Setelah itu baru akan persetujuan kami pimpinan DPRD dan bersama Bupati akan diteruskan ke Pemprov Papua,”pungkasnya. .(Humas)**
